BATAMTODAY.COM, Batam - Mahasiswa Kepri di Batam resah dengan lambannya proses pembangunan daerah di seluruh wilayah Kepri. Tidak sinerginya antara daerah dan pusat dianggap mahasiswa adalah bentuk dari ketidakselarasan.

Hal ini terungkap dalam dialog yang diadakan oleh Simpul Jaringan Mahasiswa Kepulauan Riau yang digelar belum lama ini. Mahasiswa menilai arah pembangunan tidak tepat pada sesaran sehingga daerah kian tertinggal, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan.

"Kepri merupakan wilayah perbatasan, harusnya pembangunan ekonomi itu diprioritaskan mengingat Kepri berada di garis terdepan di Indonesia. Namun pada kenyataan seperti yang kita rasakan, pembangunan di daerah ini lambat, padahal sumber daya alam di Kepri utamanya cukup besar," kata Bambang Herri R, Koordinator Simpul Jaringan Mahasiswa Kepri di PIH, Batam Centre.

Dia mencontohkan dunia pendiikan di Kepri, karea hingga saat ini Kepri, khususnya Batam, belum memiliki sekolah unggulan yang benar-benar gratis dan berkualitas.

"Sebagai wilayah di garis terdepan dengan negara tetangga, seharusnya kehidupan warga di Kepri lebih baik agar citra di mata warga asing terhadap bangsa Indonesia hingga mutu pendikan bisa sejajar. Kami memberikan solusi agar pemerintah daerah dan pusat dapat mengeluarkan kebijakan pembangunan itu secara selaras. Tidak tumpang tindih seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.

"Sehingga tidak kita dengar lagi adanya pusat penyalahkan daerah, maupun sebaliknya daerah menyalahkan pusat, seperti permasalahan hutan lindung di Batam saat ini dan terjadi percepatan pembangunan di daerah yang berujung menyejahterakan masyarakat," kata Bambang kembali.

Hadir sebagai narasumber dalam dialog ini Anggota DPD RI Hardi S Hood, Surya Makmur Nasution selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kepri dan Trisno Aji Putra yang merupakan dosen dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang.

Menurut Hardi, lambannya pembangunan di daerah ini akibat kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Dia mencontohkan, keinginan dan pergerakan selalu terjadi perdebatan antara pusat dan daerah. Sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam pembangunan di daerah.

"Perdebatan selalu terjadi antara kami (DPD RI asal Kepri) mewakili daerah dengan pusat. Secara pribadi, saya selalu mendukung dan mengusung kepentingan daerah," katanya dihadapan ratusan peserta dari  mahasiswa yang diikuti HMI, PMII dan GMNI.

Menurutnya, dialog yang diadakan. Mahasiswa seperti ini, merupakan bentuk keresahan mahasiwa dari bentuk reformasi percepatan pembangunan. Sehingga mahasiswa sendiri tidak ingin daerahnya dan pusat tidak saling sinkronisasi yang menyebabkan lambannya pembangunan.

Sementara itu Surya Makmur Nasution menyebutkan, salah satu upaya untuk percepatan pembangunan di daerah diantaranya  dengan melakukan politik anggaran yang transparan. Anggaran yang diperoleh dengan pengeluaran harus di teransparan kepada masyasrakat dengan rinci.

"Syarat mempercepat pembangunan daerah juga harus memiliki pemimpin visioner serta politikal wheel yang pro rakyat. Bukan kepada kelumpok dan pribadinya semata," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Trisno Aji Putra, menurutnya, ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan cukup memprihatinkan.

"Contoh terangnya daerah Anambas. Hasil minyak dan gasnya di Nikmati oleh Negara Singapura. Semantara Anambas sendiri harus menderita tanpa adanya penerangan hingga gelap-gelapan. Jangankan gas, bensin saja dijatah 5 botol untuk satu bulan, padahal di dasar buminya ada cadangan minyak bumi sebesar 6 persen total nasional. Semetara cadangan gas ada 33 persen nasional. Inilah yang saya sebut paradoks," bebernya.

Padahal, tambahnya  kebijakan energi nasional 2013, mengutamakan kebutuhan lokal. Setelah daerah di utamakan, baru dilakukan ekspor keluar negeri.

"Nah inilah yang harus kita cari solusi. Pemda harus tegas kepada pusat, jangan semua diekspor ke Singapura," pungkasnya.