Setelah Mangkir, Deddy Chandra Bakal Diperiksa Senin Depan

Setelah Mangkir, Deddy Chandra Bakal Diperiksa Senin Depan

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 30-08-2013 | 20:23 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tersangka kasus dugaan korupsi dana ganti rugi lahan unit sekolah baru (USB) Kota Tanjungpinang, Deddy Chandra, kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin depan.

Ihwal dilayangkannya pemanggilan kali ketiga terhadap tersangka korupsi Deddy Chandra, disampaikan Kapolres Tanjungpinang, AKBP Patar Gunawan, melalui Kasat Reskrim AKP Memo Ardian, Jumat (30/8/2013) siang tadi.

"Kita sudah layangkan pemanggilan, dan ini yang ketiga kali untuk diperiksa pada Senin (2/9/2013) depan," ujar AKP Memo Ardian.

Memo menabahkan, Deddy sudah dipanggil sebelumnya namun yang besangkutan mengaku masih sibuk hingga belum dapat memenuhi panggilan penyidik.

"Jika yang bersangkutan pada pemanggilan ini tidak datang, dapat kita lakukan pemanggilan secara paksa. Namun kami yakin kalau yang bersangkutan pasti akan kooperatif," ujar Memo.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Tanjungpinang telah menetapkan Deddy yang juga mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Tanjungpinang itu sebagai tersangka melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor 8/IV/2013/Reskrim pada 4 April 2013 lalu ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Selain itu, tim penyidik Polres Tanjungpinang juga telah memeriksa puluhan saksi dari Tim 9 selaku verifikator lahan, dan Tim Lima yang diketuai Deddy Chandra sebagai tim pelaksana ganti rugi lahan pembangunan USB SD Satu Atap Pemerintah Kota Tanjungpinang di Km12.

Diketahui bahwa pada 2009 Pemko Tanjungpinang melalui APBD melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan USB tersebut dengan total anggaran Rp2,9 miliar.

Pelaksanaan ganti rugi lahan dilakukan melalui Tim Lima yang diketuai oleh Deddy Chandra. Namun, sebelum lahan dibeli Pemko Tanjungpinang, ternyata Deddy sudah lebih dulu membeli lahan itu. Dalam proses ganti rugi, Dedddy diduga sengaja menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga mengakibatkan kerugian negara. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Pegawai Imigrasi Karimun Harus Komitmen Jaga Integritas dalam Menjalankan Tugas

Peringatan HAN 2024, Srikandi PLN Batam Gelar Edukasi Ketenagalistrikan di SMPN 31 Batam

DKP Kepri Gelar Pendataan dan Verifikasi Kapal Perikanan Tangkap di Karimun

Kondisi Psikis Ibu Pembunuh Bayi di Tarempa Berangsur Membaik

Sekretaris Anggota Wantimpres Sambangi BP Batam, Serap Aspirasi Pelaku Usaha KEK

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

PLN Batam Sosialisasi Kelistrikan kepada 48 Kelurahan di Kota Batam

Silaturahmi ke Apindo, PLN Batam Bahas Tariff Adjustment

Srikandi Turut Sukseskan Sosialisasi Penyesuaian Tarif PLN Batam

Bareskrim Tangkap Tersangka Peredaran Obat Perangsang Asal China untuk Pesta Seks

Hari Anak Nasional, Kemenkumham Kurangi Masa Pidana 1.138 Anak Binaan

Ditreskrimsus Polda Kepri SP3 Kasus Djoni Ong