Jakarta, batamtoday - Mantan Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Benny Horas Panjaitan mendukung langkah DPR meminta penundaan pembangunan Gedung Perwakilan DPD di 33 provinsi, termasuk di Kepri. Sebab gedung tersebut, akan mubazir karena kewenangan DPD tidak maksimal, kecuali rencana amandemen UUD 1945 untuk penguatan fungsi DPD itu berhasil dilakukan.

"Selama belum ada amandemen UUD kelima untuk penguatan fungsi DPD, sebaiknya ditunda karena akan mubazir. Jadi tidak etis bila tetap memaksakan membangun kantor perwakilan DPD di daerah untuk saat ini," kata Benny di Jakarta, Selasa (19/4/2011).

Menurut Benny, rencana membangun gedung perwakilan DPD di daerah merupakan usulan DPD Periode 2004-2009. Namun, karena fungsi dan peran DPD masih belum maksimal, rencana tersebut ditunda dan mendorong adanya amandemen kelima UUD 1945 untuk penguatan fungsi DPD.

"Pada periode lalu, usulan pembangunan kantor perwakilan di daerah sudah ada, tetapi itu kita tunda karena kita ingin ada amandemen kelima UUD untuk penguatan fungsi DPD. Sekarang pun sebaiknya ditunda, sebelum ada penguatan fungsi DPD melalui amandemen UUD," katanya.

Terkait rencana pembangunan kantor DPD di Kepri, ketika itu kata Benny, Pemprov Kepri telah sepakat menyediakan lahan seluas 1 hektar atau 10 ribu meter di Kawasan Dompak. Dengan penyediaan lahan yang luas itu, diharapkan kedepan kawasan tersebut bakal berkembang pesat.

"Tetapi forum DPD 2004-2009 sepakat , selama amandemen UUD dasar belum ada realisasinya, ya kalau lihat kondisi sekarang ditunda saja . Apalagi Dompak itu transportasinya sulit, sehingga masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi juga akan mengalami kesulitan ke kantor DPD tersebut," katanya.

Ia menilai, sebenarnya pembangunan kantor perwakilan DPD di 33 provinsi, termasuk di Kepri dapat membawa multiplayer effect, yakni ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan potensi daerah. Dengan adanya proyek itu, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan bagi daerah ekonomi bisa tumbuh dengan adanya pengelolaan dana pembangunan gedung tersebut.

"Kalau dilihat dari faktor ekonomi, pembangunan kantor perwakilan DPD di daerah membawa multiplayer effect yang baik bagi masyarakat dan daerah. Tetapi, bila lihat realitas sekarang tentu akan mubazir karena fungsi DPD belum diperkuat. Jadi kalau dari aspek ekonomi, sangat positif sekali," katanya.