BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Martin Hutabarat menegaskan munculnya Capres 2014 yang sama-sama kuat dan tidak memiliki persahabatan, maka bisa berpotensi memicu konflik horisontal.

"Justru kalau ada ada tindakan hukum yang diskriminatif terhadap Capres dan elit partai, maka potensi konflik itu bisa terjadi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak semua elit partai yang diduga terlibat korupsi, dan, terakhir faktor ekonomi. Jika perekonomian ini terus merosot dan rakyat menderita, maka akan memicu konflik," tandas Martin Hutabarat di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (26/8/2013).

Menurut Martin sekarang ini pertumbuhan ekonomi terus menurun, rupiah terus melemah terhadap dollar AS, ekspor menurun, impor meningkat,  banyak pejabat negara yang korupsi,  dam elit politik sibuk dengan kepentingannya sendiri, maka hal itu berpotensi memicu konflik.

Karena itu dia berharap DPR RI 2014 mendatang, berwajah baru dengan komitmen membela kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan diri-sendiri dan golongan. “Kalau tidak, maka pemilu 2014 akan mengulangi kekecewaan rakyat seperti pemilu 2009 yang melahirkan wakil rakyat yang korup,” tambahnya.

Ketua FPPP MPR RI Irgan Chairil Mahfidz menilai terjadinya konflik selama ini akibat tidak adanya kesiapan kalah. Sehingga semangatnya semua calon harus menang, ditambah lagi masyarakat juga terjebak pada politik transaksional.

"Itu akibat kehilangan teladan dan panutan dalam berpolitik, di mana banyak tokoh masyarakat yang mengeluarkan pernyataan seenaknmya yang justru memicu konflik, khususnya di daeragh. Media juga demikian," ujarnya.

Pemburu Rente
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menegaskan jika pemilu legislatife dan pemilu presiden 2014 mendatang rawan perburuan rente untuk biaya politik, maka harus diwaspadai. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengawal proses politik sampai pemilihan presiden. Sebab, KPU yang tidak professional juga menyuburkan terjadinya perburuan rente tersebut.

"Sistem politik yang menuntut biaya tinggi saat ini mendorong para politisi melakukan praktik politik uang dan hal ini rawan terjadi konflik.  Praktik politik uang yang mungkin dilakukan oleh sejumlah politisi ini perlu ditelusuri asal-usul sumber dananya, apakah dana pribadi atau berasal dari APBN, APBD, pengusaha hitam, dan sebagainya?"  tandas Hamdi Muluk.

Karena itu lanjut Hamdi Muluk, dalam menghadapi tahun politik  ini hendaknya KPK dan BPK memperketat pengawasan aliran dana, guna mencegah peningkatan indikasi praktuik korupsi sekaligus mencegah praktik politik uang.

"Saya melihat potensi konflik yang paling mungkin terjadi adalaj praktik politik uang atau perburuan rente," ujarnya.

Sementara itu  Ketua Fraksi PPP MPR RI, Irgan Chairul Mahfiz menilai, pada saat Indonesia menerapkan sistem pemilu terbuka dengan menekankan pada kekuatan personal, maka perburuan rente baik individu dan partai harus terus diawasi KPK.

"Rakyat pun sama, semua cenderung transaksional. Sekarang mendukung kita, tapi besok bisa berpindah akibat transaksi yang lebih besar dan seterusnya," ungkapnya.

Editor: Surya