Jangan Jadikan Pembahasan UMK 2014 untuk Kepentingan Politik

Jangan Jadikan Pembahasan UMK 2014 untuk Kepentingan Politik

Oleh : Harjo

Senin | 19-08-2013 | 16:45 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan diharapkan bisa sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan tidak dipolitisir untuk kepentingan politik.

"Saat ini adalah tahun agenda politik. Karena itu jangan jadikan pembahasan UMK sebagai ajang politik yang memiliki kepentingan dalam pesta demokrasi 2014," ujar Jamin Hidajat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan, di Lobam, Senin (19/8/2013).

Jamin berharap, semua pihak mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan panjang terkait kesejahteraan buruh di segala lini. "Semua pihak harus bijak dalam melihat kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang," harapnya.

Ditambahkan, karena masalah upah adalah murni kebutuhan kaum buruh, sehingga dalam pembahasan nanti semua pihak harus melepaskan kepentingan politik. Jika dicampuraduk justru akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, terutama perusahaan.

"Jangan sampai ada yang berpikir UMK tidak berdampak terhadap dunia investasi. Karena hal itu jelas menjadi pertimbangan bagi investor. Apalagi kalau kondisi daerah ini nantinya kurang kondusif," tambahnya.

Ditanya perkembangan Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Jamin yang juga menjabat sebagai Senior Laison Meneger PT BIIE Lobam, mengatakan, dalam waktu dekat setidaknya ada empat investor dari Singapura yang akan menanamkan modalnya. Di antaranya tiga perusahaan agro modern dan satu perusahaan elektronik.

"Saat ini baru tahap persiapan administrasi dan diperkirakan kalau sudah beroperasi akan menyerab ribuan karyawan. Makanya kondusifnya daerah sangat menentukan masuknya investor," katanya. (*)

Editor: Dodo