Batam, batamtoday - Merebaknya isu suap di kalangan anggota DPRD Kota Batam yang dikemukakan salah seorang legislator di Batam, membuat masyarakat terperangah. Ada yang percaya begitu saja dan ada pula yang justru menganggap berita itu hanya sensasi oknum demi kepentingan popularitas.

LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) salah satunya yang justru cenderung menilai langkah mengangkat isu suap sebagai sebuah cerita kecil dibanding upaya positif lain dari kalangan legislatif yang lebih bertujuan membuat hak-hak rakyat terpenuhi oleh pelayanya yakni pemerintah.

Legislator yang dimaksud Uba adalah Riki Syolihin anggota DPRD Batam dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertugas di Komisi I.

Ketua Umum Gebrak, Uba Ingan Sigalinging, menilai hal itu dilakukan sebagai upaya pencitraan personal tanpa target yang jelas. Baginya, jika memang serius untuk mengungkap kenyataan terjadinya suap yang dilakukan oleh oknum pemilik kepentingan dengan oknum di lembaga legislatif dari sisi politis, kenapa si "Penyanyi" baru yang mendengungkan isu tersebut tidak menngungkap temuan itu secara nyata.

Dari situ saja, lanjut Uba, konstalasi politiknya sudah tidak jelas dan cenderung mengada-ada.

"Praktek kerja seorang politisi pun tidak muncul di situ. Hanya seperti burung bersiul tanpa memberikan arti apa-apa," kata Uba ketika menjawab pertanyaan batamtoday terkait moralitas politik di Batam, Sabtu 16 April 2011.

Dijelaskan Uba, hilangnya moralitas politik akan berdampak negatif pada sebuah kebijakan sebagai sebuah proses bagi kehidupan masyarakat. Karena dalam proses kehidupan bernegara, masyarakat merupakan sokoguru kekuasaan. Kekuasaan politik hanya bentuk pendelegasian yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya. Kedua, hilangnya sensitivitas kepentingan rakyat dalam diri anggota dewan.

Kaitannya dengan kondisi politik di Batam, sambung Uba, tentu saja menyangkut kepentingan rakyat yang selama ini menggelinding tak tentu arah. Jika saja, para anggota DPRD Kota Batam mau jujur berkata dalam dirinya sendiri, mungkinkah mereka sudah mengedepankan kepentingan masyarakat dan jauh-jauh mengusir kepentingan pribadi dan golongannya.

Mestinya, legislatif berjuang atas dasar moralitas dan jika memang terdapat temuan penyimpangan maupun penyalah gunaan wewenang bagi para pejabat legislasi, sebaiknya dibuka nyata-nyata bahkan hingga memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negeri Indonesia ini. Tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Mengelola daerah dan menjadi wakil rakyat itu bukan permainan politik yang diperbudak uang, jadi sebaiknya bongkar kenyataan dan kembali pada rakyat," tegas Uba berharap.

Seperti diberitakan media lokal di Batam, muncul isu suap terhadap oknum anggota DPRD khususnya para ketua Fraksi dengan tujuan mengkandaskan rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) yang akan mengkaji penetapan pulau Janda Berhias sebagai wilayah yang masuk dalam FTZ (free trade zone).

Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim sempat kecewa dengan berbaliknya arah beberapa rekannya di DPRD Kota dari setuju saat rapat pimpinan dan tidak setuju saat di paripurna.

Disinyalir, kata Aris, sikap mereka terpengaruh setelah sempat dipanggil Manan Sasmita, salah seorang deputi di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Terkait informasi lobi-lobi oleh BP Batam itu, F-PKS kata Aris justru tidak diikutkan.

"Kami tidak ada dilobi. Intinya, PKS sangat konsisten untuk tetap maju mengusulkan agar dibentuknya pansus. Karena kami menilai ada permasalahan yang cukup kompleks. Kerugian daerah sangat besar di sini," ujar Aris.

Seperti diketahui, DPRD Kota Batam merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan Pulau Janda Berhias sebagai kawasn yang masuk dalam FTZ. Pembahasan dan penetapan dilakukan sepihak oleh pihak BP Batam dan Pemko Batam, sehingga DPRD berencana membentuk Pansus terkait soal itu.

Dalam rangka membentuk pansus tersebut, Aris sempat sepakat dengan beberapa anggota dewan untuk meninjau lokasi Pulau janda Berhias. Namun, akhirnya hanya Aris ditemani staff PKS beserta wartawan yang berangkat saat itu.

"Tak jelas juga alasannya kenapa mereka ga ikut," kata Aris.