Kejari Batam Kirim Berkas Perkara Korupsi Dana Bansos ke KPK

Kejari Batam Kirim Berkas Perkara Korupsi Dana Bansos ke KPK

Oleh : Roni Ginting

Jum'at | 02-08-2013 | 23:23 WIB

BATAM, batamtoday - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengirimkan berkas perkara kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan tersangka Erwinta Marius, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi tersebut diperoleh dari seorang staf Kejari Batam yang sedang membungkus berkas surat dengan tujuan KPK.

"Ini saya mau ngirim berkas Erwinta. Diminta sama KPK," kata seorang staf di Kejari Batam kepada batamtoday, Kamis kemarin.

Ketika ditanya kenapa KPK meminta berkas Erwinta padahal telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman, staf tersebut mengaku tidak tahu. "KPK minta, ya kita kirim," ujarnya.

Diketahui, pada Sabtu (12/11/2011) lalu, Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan dua tersangka kasus korupsi dana bansos Batam yakni mantan Kabag Keuangan Pemko Batam, Erwinta Marius, dan bendahara, Raja Abdul Haris, terbukti secara sah dan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi.

Erwinta Marius terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut dihukum kurungan penjara selama dua tahun enam bulan. Terdakwa juga diputuskan harus membayar denda Rp100 juta subsider kurungan satu bulan.

Majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp449 juta lebih. Jika uang pengganti tidak dibayar maka harta benda terdakwa dilelang, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dipidana satu tahun.

Sementara Raja Abdul Haris, majelis hakim yang sama juga menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama sama berlanjut dan menghukum penjara selama dua tahun enam bulan. Terdakwa harus membayar denda Rp100 juta, atau kurungan satu bulan.

Terdakwa juga diputuskan harus membayar uang pengganti sebesar Rp129 juta lebih. Jika dalam satu bulan tidak membayar maka maka harta benda dilelang, dan kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terpidana harus menjalani hukuman penjara selama empat bulan.

Terdakwa perkara dugaan korupsi dengan dugaan kerugian negara Rp1 miliar lebih ini divonis telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Dukung Dakwah di Pedalaman, Ustadz Insan Kamil Terima Sepeda Motor dari Program CWLD YBRKS

RS Elisabeth dan KKPPMP Gelar Bakti Sosial Pengobatan Gigi Gratis untuk Warga Binaan Lapas Batam

Aksi Heroik Polisi Anambas, Gerak Cepat Selamatkan Remaja Tenggelam di Laut Desa Mabur

Indikasi Pelanggaran, TPS 017 Bintan Permata Indah Tanjungpinang Berpotensi Gelar PSU

Indonesia Pacu Ekspor Produk Halal, Buktikan Kekuatan di Halal Expo Turki 2024

Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) di Luar Negeri

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Siantan Selatan

Kasus Pencurian Uang PT AMI, Jaksa Tuntut Wakil Ketua Peradi Batam 5 Tahun Penjara

Soroti ESG, TuK INDONESIA Gugat Bank Mandiri ke Pengadilan

Gakkumdu Karimun Amankan Dua Pelaku Diduga Terlibat Politik Uang Pilkada 2024