Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tidak Ada Lagi Pengadaan TIK di Setiap Instansi
Oleh : Redaksi
Kamis | 25-07-2013 | 15:50 WIB
menpan azwar abubakar.jpg Honda-Batam
Menteri PANRB Azwar Abubakar.

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah akan mengkonsolidasikan belanja infrastruktur teknologi informasi (TIK) yang selama ini masih dilakukan oleh masing-masing instansi. Pasalnya, belanja TIK itu tidak diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK.

 
Untuk itu, setiap belanja TIK akan dikondolidasikan di Kementerian Keuangan. “Kementerian Keuangan mengkonsolidasikan semua anggaran agar tidak ada lagi pengadaan di masing-masing instansi pemerintah,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar dalam pertemuan awal Tim Pengembangan Kebijakan Sistem Electronic Government (e-govt) di Kementerian PANRB, Rabu (24/7/2013), sebagaimana dilansir laman Kementerian Keuangan.
 
Ada lima infrastruktur dasar TIK. Pertama, agar e-government service bisa diintegrasikan, perlu implementasi dan pemanfaatan Government Service Bus (GSB).  Kedua, Untuk penunjukan langsung internet provider (demi keamanan), mengharuskan semua instansi pemerintah menggunakan Government Internet eXchange (GIX).  
 
Implementasi Government Integrated Data Center (GIDC) diperlukan, agar semua instansti pemerintah memback-up datanya di GIDC, yang mengatur pemanfaatan data sesuai dengan aturan. Selanjutnya pemerintah perlu membentuk National Cyber Security (NCS) agar semua kegiatan yang terkait dengan e-government tunduk kepada standard keamanan. Selain itu, perlu menetapkan Government Chief Information Officer (G-CIO) yang akan meng-overview semua kegiatan e-Government.
 
Menurut Menteri Azwar Abubakar,  untuk mendukung kelima infrastruktur dasar tersebut, perlu dilakukan perubahan anggaran. Namun untuk menuju ke sana, diperlukan kebijakan minimal setingkat Perpres. “Namun dalam jangka panjang diperlukan undang-undang,” tambahnya.
 
Wamen PANRB Eko Prasojo mengungkapkan, saat ini banyak proyek ‘unggulan’ di bidang TIK mengalami keterlambatan serius, bahkan macet. Selain itu, berbagai lembaga pemerintah beroperasi secara terpisah, tidak berkolaborasi, enggan berbagi data, dan membangun sistem yang tumpang tindih daripada memanfaatkan aplikasi dan infrastruktur bersama.
 
Selain itu, investasi TIK tidak dievaluasi sepenuhnya dan dampaknya tidak diukur secara sistematis. Pemerintah sektoral dan regional mengalami kelangkaan kapasitas TIK, tidak memiliki sumber daya TIK yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Kebijakan pengembangan TIK sangat diperlukan untuk mencptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan koordinasi  dan kerja sama antarinstansi.
 
Eko Prasojo menambahkan, dalam pengembangan government integrated data center (GIDC) diarahkan untuk mengintegrasikan semua data pemerintah, terutama data dasar, seperti data kependudukan, dan data peta dasar wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan Government Internet Exchange (GIX), diarahkan untuk mengintegrasikan akses internet pemerintah (government intranet) untuk meningkatkan koordinasi dan keamanan.Government Service Bus (GSB), dilakukan untuk menjamin interoperabilitas berbagai data dan aplikasi yang ada di lingkungan pemerintah agar tidak redundant. Untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI, perlu dibentuk Indonesia National Cyber Security (INCS). “Selain itu perlu dibentuk Government Chief Information Officer  atau G-CIO,” tambahnya.
 
Wamen menambahkan, salah satu aplikasi yang sudah berjalan adalah administrasi perkantoran maya. Hal itu merujuk pada  Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE); Permen PAN & RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas (TND), dan SE Menteri PAN & RB nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah
 
Aplikasi lain adalah siMAYA yang  terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai dengan SE Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan eMail Resmi Pemerintah pada instansi pemerintah, yakni  @PNSmail.go.id.
 
Harus diakui, saat ini masih banyak PNS yang menggunakan email non-pemerintah RI dalam komunikasi kedinasan, termasuk yang bersifat rahasia. Hal itu menyebabkan kerentanan terhadap data dan informasi milik pemerintah.
 
Penggunaan email resmi juga mendorong PNS untuk memanfaatkan TIK dalam pelaksanaan tugasnya, dan merupakan media bagi pemerintah dalam menyampaikan program-program atau arahan-arahan kepada para PNS. (*)

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

23-12-2024 | 09:24 WIB

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

23-12-2024 | 09:04 WIB

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

22-12-2024 | 12:04 WIB