JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menyatakan rakyat mengalami pukulan telak tiga kali berturut-turut akibat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Beban rakyat akan menjadi makin berat lagi, karena keputusan tersebut justru terjadi menjelang tahun ajaran baru, puasa, dan lebaran.

"Pukulan pertama, ketika masih wacana kenaikan harga BBM masih didiskusikan, harga-harga sudah naik. Kedua, harga kembali naik ketika DPR menyetujui APBN-P 2013. Pukulan ketiga, saat pemerintah benar-benar mengumumkan naiknya harga BBM harga-harga naik lagi. Semua ini membuktikan pemerintah tidak peka dengan beban rakyat yang sudah sangat berat," ujar Rizal Ramli usai bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, di Komplek Senayan, Jumat (21/6). 

Menurut ekonom senior yang juga calon presiden alternatif versi The President Centre ini, tidak adanya empati pemerintah terhadap nasib rakyat juga ditunjukkan dengan kenaikan harga BBM itu justru menjelang menjelang tahun ajaran baru, puasa, dan lebaran.

Kondisi ini dipastikan akan membuat harga-harga kebutuhan makin melambung tinggi. Akibatnya nasib rakyat benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga dilindas bajaj.

Sementara itu, Irman mengaku merasa terhormat atas kunjungan Rizal Ramli ke kantornya. Tokoh yang dikenal tetap konsisten dengan ekonomi konstitusi yang diusungnya itu, datang untuk memberi dukungan bagi penguatan kelembagaan DPD, khususnya dalam proses dan arah penyusunan APBN di masa depan.

"Bang Rizal adalah senior saya, sahabat dan sekaligus teman seperjuangan. Saya merasa sangat tersanjung dengan kedatangan beliau. Kami tadi bicara soal upaya mendorong munculnya calon-calon presiden alternatif pada 2014. Kami sepakat, rakyat akan lebih punya harapan dan lebih antusias jika kelak yang muncul adalah calon-calon alternatif," kata Irman.

Dia mengatakan, Rizal Ramli juga mendukung agar DPD akan bisa berkontribusi lebih berarti dalam penyusunan APBN. Upaya itu antara lain dilakukan dengan rencana Menteri Keuangan era Presiden Gus Dur itu menemui Ketua DPR dan pimpinan MPR untuk membahas soal ini dalam waktu dekat.

"Selama ini DPR dan Pemerintah memang sudah melibatkan DPD dalam penyusunan APBN. Namun pertimbangan-pertimbangan DPD hanya dijadikan sebagai bagian dari pemenuhan syarat administratif, yaitu cuma dimasukkan dalam konsideran keputusan. Sedangkan substansi dari pertimbangan-pertimbangan itu sendiri justru banyak diabaikan," ungkap Irman.

Menurut Rizal Ramli, mengabaikan peran DPD dalam penyusunan APBN jelas bertentangan dengan dibentuknya DPD. Padahal jika DPD benar-benar dilibatkan dengan serius, maka para senator bisa memberi kontribusi yang lebih bermanfaat bagi daerah yang diwakilinya.

Namun, pada pembahasan APBNP pada 17 Juni silam, pemerintah dan DPR kembali tidak melibatkan DPD. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah mengembalikan kewenangan DPD dalam penyusunan APBN.

"Pak Irman benar. Minggu depan insya Allah saya bertemu dengan Ketua DPR dan pimpinan MPR. Saya akan mendesak agar pemerintah dan DPR benar-benar melibatkan DPD dalam penyusunan APBN. Selain itu, saya juga minta agar tahun depan tidak ada lagi pembahasan APBN-Perubahan karena selama ini hanya menjadi pintu masuk bagi korupsi berjamaah," ungkap Rizal Ramli.

Editor: Surya