BATAM, batamtoday - Dokumen kontrak kerjasama antara Pemko Batam dengan PT Bumi Asih Jaya (BAJ) terkait asuransi 6.000 PNS Pemko Batam, tidak bisa ditunjukan. Padahal, dokumen tersebut sudah dua kali diminta oleh DPRD Batam saat dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi I.

Ketua Komisi I, Nuryanto, mengatakan Pemko Batam sepertinya tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah asuransi tersebut. Dua kali RDP, dokumen kontrak kerjasama dengan PT BAJ tidak pernah diperlihatkan oleh Pemko Batam. Padahal, dokumen tersebut merupakan dasar untuk menyelesaikan permasalahan asuransi tersebut.

"Sudah dua kali RDP, Dokemen kerjasama dengan PT BAJ itu tidak pernah ditunjukan. Jadi dasarnya apa, kalau dokumen kerjasama itu tidak ada," ujar Nuryato kesal, usai RDP pada Jumat (14/6/2013) siang.

Ia juga mengatakan ada kejanggalan dalam asuransi tersebut. Sebab, polis asuransi harus melekat pada perseorangan, namun yang terjadi saat ini polis asuransi PNS melekat pada Pemko Batam.

"Meskipun itu bersumber dari APBD, tetap saja para PNS itu harus memiliki polis, bukan Pemko. Itu sudah dianggarkan untuk PNS toh," ujarnya.

Perwakilan PNS bersama beberapa LSM yang mengikuti RDP merasa kecewa, sebab pihak bertanggungjawab atau yang mengambil keputusan, seperti Sekda Batam Agussahiman dan Dirut PT BAJ tidak hadir. Bahkan, mereka meminta supaya Komisi I memanggil paksa kedua pihak tersebut untuk hadir dalam RDP lanjutan.

"Mana bisa Kabag Keuangan Pemko Batam membuat keputusan, sama dengan TU dari PT BAJ. Seharusnya pimpinannya, ini malah tak datang. Nampaknya ada unsur kesengajaan supaya dana asuransi ini tidak selesai," kesal beberapa aktivis LSM.

Pada RDP selanjutnya, kata perwakilan PNS yang namanya enggan disebutkan, Sekda Batam dan Dirut PT BAJ harus datang. Kedua pihak yang paling bertanggungjawab ini harus memberikan penjelasan.

"Kami berharap dan minta Sekda dan Dirut PT BAJ hadir. Kalau seperti ini tak akan pernah tuntas," ujar pria bertubuh gempal itu.

Editor: Dodo