Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kunker Anggota DPRD ke Luar Negeri Hanya Boroskan Anggaran Saja
Oleh : Roni Ginting
Jum'at | 07-06-2013 | 13:55 WIB

BATAM, batamtoday - Di tengah banyaknya permasalahan masyarakat Batam yang perlu diselesaikan, wakil rakyat di DPRD Batam malah beramai-ramai mengadakan kunker ke luar negeri.

Informasi yang dihimpun dari Marzuki, Sekretaris DPRD Batam, setidaknya ada 14 anggota DPRD Batam yang saat ini sedang mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri.

Anggota DPRD yang mengadakan studi banding ke Shenzen yakni Riki Syolihin, Mawardi Harni, Agustinus Purba dan Askan Asrul Sanny dengan jadwal kunjungan sejak tanggal 2 Juni hingga 8 Juni 2013.

"Materi kunjungan yakni mempelajari manajemen pengembangan Special Ekonomi Zone, Ketenagakerjaan dan Pendidikan," kata Marzuki.

Lalu yang studi banding ke Macau yakni Sallon Simatupang, Idawati Nursanti, Nurita Aslinda, Firman dan Yohanes dengan materi manajemen pelayanan dan promosi pariwisata dan pengembangan objek wisata.

Selanjutnya yang studi banding ke Hongkong yakni Jeffry Simanjuntak, Edward Brando, Musofa, Jauhin Hutajulu dan M Yunus Aceh dengan materi pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur dan tata kota.

Sementara itu, studi banding ini mendapatkan sorotan dari Ketua LSM Gebrak, Uba Ingan Sigalingging. Menurutnya kunker para anggota DPRD itu tak ubahnya hanya 'kluyuran' yang memboroskan anggaran.

"Jadi selama ini anggaran yang mereka (anggota DPRD) susun bersifat kolutif dan tak ada transparansinya," kata Uba.

Kunker beramai-ramai itu, kata Uba lagi, hasilnya juga tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai mereka.

Padahal, menurut Uba, tak perlu melakukan kunker ke luar negeri dan untuk beberapa jenis kegiatan bisa dilakukan melalui studi literatur.

"Kunker itu juga menunjukkan tak ada goodwill dari para anggota DPRD untuk belajar secara serius mengenai isu-isu pembangunan sesuai tupoksinya," kata Uba.

"Banyak anggota DPRD yang berkualifikasi 'Pentium II', yang jadi pertanyaan apakah mereka nanti mengaplikasikan produk hukum maupun kebijakan dari negara-negara yang berbasis 'Core-i7'," pungkasnya.

Editor: Dodo