Batam, batamtoday - Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam menepis tudingan yang menyebutkan adanya 'lelang' jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil eselon II untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang saat ini lowong.

"Tak benar itu. Penempatan seorang PNS dalam sebuah jabatan harus mengikuti prosedur," kata Firmansyah, Kepala BKD Kota Batam kepada batamtoday, Senin. 4 April 2011.

Firmansyah mengatakan lowongnya jabatan Kadispenda Kota Batam saat ini sudah disikapi dengan pengusulan nama-nama sosok yang pantas menjabat kursi tertinggi Dispenda itu ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Agussahiman.

Usulan nama tersebut, lanjut Firmansyah, telah berada di tangan Agussahiman untuk kemudian digodog untuk memunculkan sebuah nama yang harus disetujui oleh Wali Kota Batam.

"Ada lima nama yang kita usulkan untuk mengisi posisi itu (Kadispenda-red.)," kata Firmansyah tanpa merinci nama-nama yang diusulkan.

Menurutnya, jabatan Kadispenda harus diisi sosok yang memiliki kapabilitas, integritas serta kemampuan manajerial secara internal maupun eksternal. Syarat tersebut menurut Firmansyah mutlak diperlukan terlebih bagi institusi Dispenda Kota Batam yang saat ini mengelola anggaran hingga hampir Rp1,4 triliun.

Namun Firmansyah tidak bisa menjamin siapa yang akan menduduki jabatan kepala SKPD yang dianggap oleh sebagian orang sebagai 'lahan basah' itu.

"Bisa saja salah satu dari kelima nama yang kita usulkan namun bisa juga muncul dari luar kelima nama itu. Kapasitas BKD hanya pengusul dan keputusan ada di tangan Baperjakat dan Wali Kota Batam," ujar dia.

Isu 'pelelangan' jabatan Kadispenda Kota Batam merebak di tengah masyarakat beberapa hari terakhir setelah pelantikan pejabat eselon di lingkungan Kota Batam pada pekan lalu tidak mengangkat pengganti Raja Supri yang kini menduduki Asisten Wali Kota Batam bidang Tata Pemerintahan.