Permasalahan di Lingga Bisa Jadi Contoh Karakter Masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia

JAKARTA, batamtoday - Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Aida Z Ismeth mengatakan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lingga bisa menjadi contoh karakter masalah-masalah yang umumnya terdapat di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia.

"Kami berinisiatif untuk melakukan kajian dan tinjauan terhadap salah satu daerah perbatasan di Kepulauan Riau yang sangat memprihatinkan kondisinya, yaitu Kabupaten Lingga," kata Aida di Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Selama masa reses, dari 28 Maret hingga 28 April lalu, DPD Kepri, kata Aida, telah melakukan eksplorasi dan menginventarisasi masalah-masalah ril yang ada di lapangan.

"Kajian dan tinjuan tersebut dapat disimpulkan beberapa masalah Kabupaten Lingga dapat dijadikan sebagai contoh karakter masalah-masalah yang umumnya terdapat di wilayah-wilayah perbatasan," katanya.

Masalah-masalah yang ditemukan adalah kondisi infrastruktur yang memadai terutama untuk mendukung pengembangan wilayah agrominawisata, pelayanan dasar (listrik dan air), pelayanan sosial masyarakat (rumah sakit dan sekolah), kawasan pemukiman, daerah terisolir dan pelayanan publik.

Lalu, belum optimalnya pembinaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Masih rendahnya tingkat penyedian lapangan kerja yang berimplikasi pada angka pengangguran.

Kemudian modal usaha koperasi relatif kecil, lokasi pemukiman  yang tersebar di pulau-pulau. Keterbatasan sarana pertanian, peternakan dan perikanan serta masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Selanjutnya, sarana pendukung pengembangan objek wisata masih minim produktifitas perikanan relatif rendah. APBD masih relatif rendah 2011 : Rp 747 miliar, 2012 : Rp 722 miliar dan 2013 : Rp 791 miliar.

"Dari hasil kajian tersebut, maka kami meminta dukungan DPD RI untuk mendorong penguatan otonomi daerah perbatasan yang ekonominya berbasis kelautan seperti Lingga dengan mengawasi dan mengawal agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah saling mendukung untuk untuk kemajuan wilayah-wilayah perbatasan sehingga kebijakan politik ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur dan ketenagakerjaan dapat menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya perekonomian daerah," kata istri mantan Gubernur Kepri ini.

Editor: Surya

---