JAKARTA, batamtoday - Rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut sebagai manuver Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014, dinilai terlalu berlebihan. Kenaikan harga BBM saat ini memang tidak bisa dihindari pemerintah.

"Pemerintah dihadapkan pada satu pilihan yaitu menaikkan harga BBM. Kalau ada yang bilang ini untuk kepentingan pemilu, saya rasa terlalu berlebihan. Itu hanya pikiran negatif saja," ujar Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani  dalam Dialog Kenegaraan, di Kompleks DPD RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Selain Aviliani, diskusi yang mengambil tema "Rencana Kenaikan BBM dan Pengaruhnya ke daerah" itu juga menghadirkan pembicara Komisi VII DPR RI Setya Widya Yudha dan anggota DPD RI Poppy Dharsono.

Aviliani mengakui kalau semua keputusan memang ada dampak positif dan negatifnya. Jadi tinggal hitung saja, mana pilihan yang dampak kerugiannya terkecil.

Sedangkan Setya  mengimbau agar kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menjadi alat partai politik tertentu.

"Apa yang terjadi pada kenaikan harga BBM menjelang pemilu 2009, dimanfaatkan menjadi instrumen politik," kata politisi Partai Golkar itu

Menurutnya, persepsi publik selama ini adalah subsidi BBM merupakan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyat, sehingga jika subsidi tersebut dikurangi dengan menaikkan harga BBM, masyarakat menjadi marah.

"Persepsi seperti ini, harus diubah dengan melakukan komunikasi secara transparan kepada masyarakat soal plus-minus pengurangan subsidi BBM, jangan sampai menjadi gangguan politik menjelang 2014," katanya.

Satya menegaskan,  gagalnya berbagai program pemerintah membangun infrastruktur konversi BBM ke gas, merupakan penyebab semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap energi BBM.

Padahal, kata Yudha, DPR pada APBN 2012 lalu sudah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur SPBU bahan bakar gas (BBG) dan peningkatan target produksi BBM dalam negeri.

"Anehnya, anggaran tersebut tidak satu persen pun mereka sentuh sehingga uang Rp2,5 triliun harus kembali ke kas negara," katanya.

Pada APBN 2013 ini, lanjutnya, DPR hanya mengalokasikan dana sebesar Rp546 miliar untuk pembangunan infrastruktur SPBU BBG.

"Tapi ketika harga BBM dunia merangkak naik, malah pemerintah menyalahkan DPR karena kecilnya anggaran pembangunan infrastruktur non-BBM sehingga ketergantung terhadap BBM tidak bisa dikurangi," katanya.

Bahkan, katanya, Pemerintah menyebut subsidi BBM bakal menembus angka Rp300 triliun lebih dari perkiraan semula sebesar Rp274,7 triliun.

"Karena itu, persis dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, jalan pintas yang akan diambil pemerintah adalah menaikan harga BBM guna mengamankan APBN 2013 tanpa memperhitungkan efek domino dari kenaikan harga BBM tersebut," katanya.

Jika saja pemerintah memanfaatkan anggaran Rp2,5 triliun tersebut untuk pembangunan infrastruktur SPBU BBG, pasti ketergantungan terhadap BBM pasti berkurang. "Ini malah menyalahkan DPR," tegasnya.

Ketergantungan BBM nasional sebesar 60 persen dari impor yang dijadikan alasan pemerintah, katanya, merupakan masalah klasik yang terkesan memang dibiarkan oleh pemerintah karena ada pihak-pihak yang senang dengan kondisi itu.

"Ketergantungan kebutuhan BBM kita terhadap impor mencapai 60 persen dan yang diimpor itu BBM murni. Saya yakin memang ada pihak-pihak yang senang dengan kondisi ini," katanya.

Editor : Surya