TANJUNGPINANG, batamtoday - Gubernur dan Wakil Gubernur bersama sejumlah Forum koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri secara serentak menyerahkan dan menerima bukti tanda lapor SPT Pajak PPh pribadi, yang dilaksanakan Kanwil Direktorat  Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, di aula kantor Gubernur Kepri, Kamis,(14/3/2013).  

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Riau dan Keprim Edi Slamet Rianto mengatakan pelaksanaan acara simpatik Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini bertujuan agar setiap pejabat dan pimpinan FKPD dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang perlunya kesadaran dalam membayar pajak setiap bulan maupun setiap tahun.

"Pajak merupakan 'darah', sumber penghasilan pemerintah, maka perlu peningkatan kesadaran pada seluruh warga atas penting dan perlunya membayar pajak setiap tahun agar pelaksanaan pembangunan dapat terus dilaksanakan," kata Edi.

Edi menyebutkan penerimaan pajak di Kepulauan Riau sendiri melebihi target yang ditetapkan yakni meningkat menjadi 106,36 persen atau setara dengan Rp5 triliun lebih total pajak yang diperoleh di Provinsi Kepri.

"Hal ini, tentunya tidak hanya kerja keras dari dirjen pajak, tetapi atas dukungan politis dari pemerintah daerah, yang telah mendorong masyarakat untu patuh dalam membayar pajak," ujarnya.

Dia mengatakan ada lima Kantor Penerimaan Pajak di Kepri, Tanjungpinang, Batam, Ranai, Dabok Singkep dan Tanjung Balai Karimun. Dengan jumlah penduduk Kepri sebanyak 1,899.505 jiwa dan total APBD Rp7,2 triliun. Namun hingga saat ini baru 448,929 warga di Kepri yang memiliki NPWP.

"Dan dari 448 ribu lebih wajib pajak yang terdaftar ini, Pemerintah melalui Kanwil Dirjen pajak diharapakan dapat menargetkan penerimaan sebesar Rp17 triliun dana dari wajib pajak di Kepri dan Riau pada 2013 ini. Penerimaan pajak dari bendahara pemerintah setip tahun di Kepri mencapai Rp259,883 miliar," kta dia.

Adanya target ini, menggambarkan betapa seriusnya pemerintah untuk mengupayakan peningkatan dari sektor pajak, dan hal ini tidak akan dapat dicapai kalau tidak ada upaya bersama dari semua pihak, dalam memaksimalkan potensi penggaliaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri, Muhammad Sani, mengatakan kesadaran semua pihak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan dan lebih disosialisasikan, sebagai sumber utama  penerimaan bangsa, dalam menggerakkan pembangunan dan pemerintahan.

Selain itu, dengan adanya sistim self assesmant dalam pembayaran pajak yang diterapkan saat ini, menggugah setiap warga sebagai wajib pajak untuk dapat bertanya pada diri sendiri, apa sudah benar,hitungan dan setoran yang diberikan.
 
"Selain merupakan urat nadi penerimaan negara, imbal balik dari pembayaran pajak yang kita lakukan menjadi sumber pembangunan yang mengalir dan kita nikamati di Kepri, karena dari Rp2,4 triliun APBD Kepri, sebagian masih merupakan dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah dari haisl pemungutan pajak, dan pembayaran pajak yang kita dilakukan," kata Sani.

Pengucuran dana itu, dapat berupa program pelaksanaan pembangunan sarana fisik, ekonomi, serta pengentasan kemiskianan. Oleh sebab itu, Sani berharap semua kepala SKP serta warga Kepri semakin sadar dan dapat membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga target perolehan pajak di tahun mendatang dapat meningkat dan pelaksanaan pembangunan di Kepri juga semakin maju.

Editor: Dodo