JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri berharap Pulau Berhala yang kini telah resmi milik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak diabaikan lagi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri harus memprioritaskan pembangunan di Pulau Berhala baik infrastruktur, transportasi dan lain-lain.

"MK sudah memutuskan berhala milik kita (Kepri), jangan diabaikan atau dibiarkan lagi seperti selama ini. Kita semua sudah berjuang, karena itu harus ada perencanaan pembangunan yang serius di Berhala seperti membangun infrastruktur dan transportasi," kata Zulbahri di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Jika pembangunannya kembali diabaikan, menurutnya, bukan mustahil Jambi akan kembali mengklaim Pulau Berhala bagian dari wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur.

"Jangan mentang-mentang MK sudah mutuskan Berhala milik Kepri, lalu pembangunannya kembali diabaikan. Kalau sudah bisa begitu nanti Jambi akan mengklaim lagi, dan pastinya masyarakat Pulau Berhala juga memilih bergabung dengan Jambi karena diperhatikan kesejahteraannya. Itu yang perlu saya ingatkan," kata Anggota DPD RI asal Kepri ini.

Zulbahri menegaskan, Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri harus berkoordinasi dalam memasukkan prioritas perencanaan pembangunan di Pulau Berhala di dalam Musrembang Lingga maupun Musrenbang Provinsi Kepri.

"Tetapi yang paling bertanggungjawab dan harus proaktif dalam pembangunan di Pulau Berhala ada Pemkab Lingga. Percepatan pembangunannya, masukkan dalam Musrenbang agar menjadi prioritas perencanaan," katanya.

Editor : Surya