TANJUNGUBAN, batamtoday - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan didominasi usulan pembangunan sarana dan pra sarana fisik dari warga.

Prosentase usulan pembangunan yang mencapai 80 persen tersebut dinilai Sahwan, anggota Komisi II DPRD Bintan kurang sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010, memrioritaskan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastuktur dan pengelolaan lingkungan.

"Apa yang diusulkan oleh masyarakat melalui kelurahan dan desa, sebagian besar adalah masalah sarana dan prasana. Hal tersebut katanya, nanti justru antara program yang ada di Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) dan hasil Musrenbang justru akan berbeda. Harusnya kalua bisa sejalan, sehingga apa yang diajukan bisa cepat trealisasi," kata Sahwan, Senin (11/2/2013).

Dikatakan dalam pengajuan oleh masyarakat tersebut, hanya terdapat satu pengembangan ekonomi kerakyatan dan masalah nelayan hanya adan pengajuan pembangunan pelabuhan nelayan. 

"Kita berharap kedepan bisa lebih baik dan semua pihak harus berpedoman kepada Permendagri, sehingga dalam pengusulan bisa cepat sinkron antara ajuan dan SKPD," kata dia.

Sementara itu anggota DPRD Bintan lainnya, Raja Miskal menyampaikan Musrembang adalah bentuk konsolidasi dalam rencana pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dan masing-masing SKPD.

"Bisa jadi prioritas di SKPD namun dalam usulan masyarakat itu tidak masuk. Artinya itu nanti akan dibahas di tingkat forum SKPD," katanya.

Karena menurutnya dalam rencana pembanguna daerah, Musrenbang adalah salah satu rencana pembangunan yang diprioritaskan berdasarkan hasil pengajuan dari masyarakat.

Namun selain itu, masih ada yang menjadi prioritas lainnya, diantaranya hasil kunjungan dari kepala daerah dan juga hasil reses yang dilakukan oleh anggota Dewan.

"Bisa jadi dalam pengajuan masyarakat tidak ada, namun menjadi temuan kepala daerah dan hal tersebut dijadikan prioritas. Maka rencana pembangunan akan cepat terealisasi," ujarnya.

Sementara itu, Nirwan Camat Seri Kuala Lobam mengatakan Musrenbang kali ini memang mengambil secara langsung berdasarkan hasil dari pengajuan masyarakat dan akan ditentukan berdasarkan skor.

"Nanti skor yang akan menentukan yang mana akan dijadikan prioritas, walaupun nantinya tidak ada dalam program SKPD," katanya.