Jakarta, batamtoday - Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi keluhan pengusaha soal sertifikasi keluaran Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) yang selalu dituntut diperbarui. Kemen PU menjamin penggunaan sertifikat lama tidak ada masalah dalam mengikuti proses tender pemerintah sesuai Surat Edaran menteri Pekerjaan Umum No. 16/SE/M 2010.

Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian PU Bambang Guritno seperti dilansir laman bisnis, Jum'at 18 Maret 2011 menjelaskan bahwa terbitnya SE tersebut menekankan bahwa sertifikat yang belum diperpanjang dan sudah berakhir masa berlakunya masih dapat dipergunakan untuk pelelangan hingga akhir tahun anggaran 2011.

"SE itu mesti diperhatikan seluruh pemerintah daerah," katanya seperti dikutip bisnis.

Kini pun, lanjut Bambang, pemerintah telah mengeluarkan PP No 4 Tahun 2010 yang sah berlaku dan sudah mengalami uji materi oleh Mahkamah Agung di mana beberapa pasal yang dianggap memberatkan pengusaha tidak lagi berlaku.

Dalam Surat Edaran, kata Bambang sudah jelas memberi kesempatan dan kemudahan agar pelaksanaan perpanjangan sertifikat badan usaha konstruksi tidak terkendala dan masih boleh ikut proses tender. Kalau dipersulit dengan pola yang dianut LPJK, itu tidak sesuai lagi. Hal itu sudah masuk dalam permasalahan hukum.

Selain itu, Bambang pun meminta LPJK sebagai lembaga pengembang untuk lebih berfokus pada semua tugas yang ditangani secara sungguh-sungguh termasuk pembinaan yang baik, diklat, pelatihan riset dan pengembangan di samping mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan melulu hanya sertifikasi saja,” ujarnya.

Dikatakannya, kelancaran pelelangan tender bagi para pengusaha dan badan usaha konstruksi menjadi tanggung jawab kementerian PU. Oleh karenanya pemerintah akan membantu dan mendukung kelancaran proses tender  anggota untuk menjamin dan memastikan pembangunan di Indonesia pada 2011 terlaksana dengan baik.