Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

RDP Soal Pengangkatan Kapal Hyundai 105 Ricuh
Oleh : Andri Arianto
Jum'at | 18-03-2011 | 17:19 WIB
Foto_Rusuh.jpg Honda-Batam

RDP - Berikut ini gambar sesaat sebelum kericuhan terjadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD, dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Dewan Maritim Daerah (DMD) Provinsi Kepri sekaligus mengundang perwakilan perusahaan yang mengangkat kapal Hyundai 105. (foto:ist)

Batam, batamtoday - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan pengangkatan kapal Hyundai 105 dengan Komisi III DPRD Kota Batam di ruang serbaguna DPRD ricuh.

Kericuhan terjadi setelah pimpinan rapat, Muhammad Yunus, legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan kepada Ketua Dewan Maritim Daerah (DMD) Provinsi Kepri, Nasir Harun untuk mempersingkat penjelasan permohonan tindaklanjut dan sikap DPRD Batam atas prosedur keselamatan pengangkatan kapal Hyundai 105 yang dinilai tidak tepat.

Nasir Harun terlihat tegang dan lantas mengeluarkan kritik pedas terhadap penegasan Yunus sambil berdiri. Tak senang dengan sikap Nasir Harun, Yunus pun lantas balik menghardik dengan meminta agar Ketua DMD Kepri itu keluar dari ruang sidang.

Suasana panas di ruang RDP pun menyeruak seisi ruang rapat. Para peserta rapat bahkan wartawan yang tengah meliput sontak kaget terhadap keributan tersebut.

Menurut salah seorang saksi mata yang melihat kejadian itu kepada batamtoday mengungkapkan nyaris terjadi baku hantam antara Nasir Harun dengan anggota DPRD yang tidak senang di maki-maki dengan perkataan kotor kala itu, yakni Edward Brando.

Edward Brando yang mengenakan baju koko warna putih saat itu, kata sumber batamtoday sempat menunjuk-nunjuk Nasir Harun dan menantang untuk berkelahi.

Nasir Harun beserta rekan-rekannya yang tidak mau kalah pun sempat mau mengangkat meja di hadapannya.

"Dasar anggota DPRD tak cerdas kau. Kalau cuman nyerap aspirasi dan sok maen perintah orang untuk tidak ngomong gak perlu jadi wakil rakyat kau," tukas Nasir.

Beberapa anggota kepolisian yang hadir di RDP itu langsung berusaha melerai meski sedikit kewalahan. Namun akhirnya, RDP dapat dimulai kembali setelah diskor selama 15 menit. Pihak DMD Provinsi Kepri sepakat untuk "walk out".

"Kami mau memaparkan tetapi mereka (anggota dewan) tidak mau dengar penjelasan secara ilmiah, bukan yang lain," kata Bohan seorang anggota DMD.

Untuk diketahui, RDP ini merupakan permintaan DMD yang hendak mempertanyakan mekanisme prosedural perpindahan bangkai kapal MT Hyundai dari perairan Singapura ke perairan Batam.

Kepada batamtoday saat dikonfirmasi Nasir Harun menjelaskan terdapat keanehan dalam prosesi pengangkatan bangkai kapal Hyundai 105 itu, sebab kapal yang bertabrakan dan tenggelam pada 24 Mei 2004 silam mengalami perubahan posisi. Posisi kapal berada sekitar enam km dari Pulau Sentosa, Singapura, namun pada 2011, kapal berada di Perairan Belakang Padang.

"Padahal saat tabrakan, MT Hyundai tenggelam di perarian sekitar enam kilometer sebelah selatan pulau Sentosa. Apa maksud semua ini," kata Nasir Harun bingung..

Menurut Nasir, kapal besar bermuatan ribuan mobil itu tidak mungkin terbawa arus sampai ke Batam. Ia mengatakan, perpindahan kapal besar itu sangat bermasalah dan tanpa prosedur. MT Hyundai 105 membawa 4.192 mobil merek Hyundai dan KIA namunbertabrakan dengan MT Kainesan pada 24 Mei 2004 sekitar pukul 23.45 WIB di perairan internasional.

Namun, DMD Kepri yang meminta pengangkatan kapal itu dihentikan sementara, karena belum ada izin menyelam yang dilisensi Dirjen Pelra justru dianggap hendak meminta bagian.

"Jangan sembarangan menilai sikap kami," tukas Nasir.

Setelah mendapati sikap DPRD tadi, DMD Provinsi Kepri, kata Nasir Harun menegaskan mosi tidak percaya kepada DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan dipastikan DMD akan menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme perosedural yang berhubungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan dan Menteri Lingkungan Hidup.

"Ini masalah G to G, kok dewan nganggapnya sepele. DPRD ngurus jalan berlubang saja tidak becus," tukas Nasir lagi.