Takut Program Rumah Murah Gagal

Jakarta, batamtoday - DPD RI akan membantu para gubernur, bupati dan walikota dalam menuntaskan pembahasan Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sebab, bila pemerintah daerah tidak segera dibantu dalam menyelesaikan RTRW-nya, dikuatirkan target pembangunan 100 rumah murah akan gagal.

"Saya kira DPD sebagai institusi yang berada paling dekat dengan masyarakat di daerah dan pemerintahan daerah, tentu tidak akan membiarkan permasalahan penyelesaian RTRW ini berlarut-larut. Masalah ini jelas akan menghambat pembangunan di daerah sendiri, termasuk dalam rangka mewujudkan pengadaan rumah murah tersebut," kata Ketua DPD Irman Gusman di Jakarta, Kamis (17/3/2011).

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mencanangkan pembangunan 100 ribu rumah murah, sebagai jawaban mengatasi backlog perumahan 700 ribu unit, namun baru bisa dipenuhi sekitar 300 ribu unit setiap tahunnya. Rencananya, pemerintah akan melepas rumah murah itu Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per unit. Sementara, untuk rumah sangat murah, akan dilepas dengan harga Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unit.

Saat ini, setidaknya 50 kabupaten/kota menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah murah dan rumah sangat murah tersebut. Namun kendala yang dihadapi saat ini ternyata baru 18 pemerintahan kabupaten/kota yang baru selesai menyusun perda rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dikawatirkan, pembangunan 100 ribu unit rumah murah tersebut tidak tercapai karena masih banyak pemda yang belum menyelesaikan RTRW

Menurut Irman mengakui, terkatung-katungnya penyelesaian RTRW di sebagian besar pemda ini karena sejumlah kendala di lapangan, termasuk tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Untuk itu, anggota DPD sesuai dapilnya masing-masing akan terjun ke daerah dan mendampingi para pimpinan daerah dalam rangka membantu atau supervisi menyusunan RTRW, agar kondisi ini tidak terus menghambat pembangunan," kata Ketua DPD RI ini.