JAKARTA, batamtoday - Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta, ke kota lain sudah sering disampaikan oleh pemerintah, DPR RI, dan masyarakat.

Namun, hal itu tidak bisa dilakukan dengan serta-merta karena alasan banjir, dan ini tidak relevan. Pemindahan ibu kota negara tersebut juga harus mengkaji dengan pertimbangan geopolitik, ekonomi, dan pemerintahan itu sendiri.

“Banjir tak bisa dijadikan alasan pemindahan ibu kota. Sebab, jika alasan itu hanya berdasarkan musibah banjir itu tidak relevan. Dalam salah satu study komparasi, salah satu pengamat di seluruh dunia menjelaskan alasan utama perlu dipindah atau tidaknya itu harus mempertimbangkan geopolitik,  pemerintahan, dan ekomoni," tandas anggota Komisi I DPR RI FPDIP Tjahjo Kumolo pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (18/1/2012).

Dengan begitu lanjut Tjahjo, nantinya akan ada dua wacana terkait pemindahan ibu kota negara tersebut. Yaitu, pemisahan ibu kota pemerintahan dan ibu kota perekonomian, yang perlu dipertimbangkan.

“Dalam wacana pemindahan ibu kota negara tersebut sempat muncul nama kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dianggap sangat tepat menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Palangkaraya secara geografis menguntungkan di tengah Asia Pasifik dan praktis daerah tahan gempa dan lain-lain, tapi dari sisi pertimbangan sebagai kota metropolitan kurang mendukung sarana prasarananya, misalnya soal air bersih dan lain-lain," ujar Tjahjo.

Dengan alasan itu, maka semua pihak harus kembali mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain. Sehingga realisasi pemindahannya tidak hanya didasari satu faktor atau musibah banjir saja.

"Jadi harus dikaji betul secara detil jangan semata emosional banjir.  India saja sampai sekarang problema banjir juga tidak pernah teratasi. Soal Jakarta harus terpadu dengan provinsi lain dan soal penghijuan dan soal penataan saluran air dan problema DKI sudah dibawah permukaan air laut seperti Belanda dan lain-lain perlu kajian yang komprehensif tidak emosional," tambahnya.

Sebelumnya Ketua MPR RI Taufiq Kiemas, Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari, Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mendukung wacana pemindahan ibu kota tersebut. Tapi, kata Taufiq, keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR melainkan juga dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta dinilai Taufiq sebagai langkah strategis dan fundamental untuk mengatasi masalah Jakarta yang sangat kompleks. Salah satu masalah yang sangat memprihatikan adalah lumpuhnya Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis akibat diterjang banjir selama empat hari ini.

“Banjir yang melanda sekitar 20% kota Jakarta kali ini menambah panjang daftar masalah sosial DKI sebagai ibu kota negara. Selain banjir, ada kemacetan lalu lintas dan kerawanan sosial lainnya yang patut mendapatkan perhatian semua pihak untuk segera diatasi. Kondisi-kondisi itu sungguh memprihatinkan. Masalah-masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk segera mengatasinya. Itu diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental untuk mengatasinya,"  tegas Taufiq.

Langkah untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta tersebut, lanjut Taufiq, di antaranya dengan mempertimbangkan kembali secara sungguh-sungguh soal pemindahan ibu kota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik maupun sosio ekonomis. Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Namun, kata Taufiq, selain Palangkaraya bisa juga di daerah lainnya di wilayah NKRI yang memenuhi persyaratan untuk menjadi ibu kota negara.

"Jadi, keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia,"  tutur Taufiq lagi.

Menurut Hajrijanto, ada dua pulau untuk menjadi ibu kota negara baru. "Saya rasa pilihan paling baik adalah di Pulau Kalimantan, alternatif yang kedua adalah di Papua. Sehingga perlu ada kesepakatan secara formal dan langkah nyata. "Segera bentuk UU, Inpres atau keppres soal ibu kota baru," ungkap politisi Golkar ini.

Prabowo Subianto mengaku khawatir jika banjir ini terus terjadi bisa berdampak sistemik bagi jalannya pemerintahan karena Jakarta merupakan Ibukota Indonesia.

"Kalau saya berpendapat, harus kita pikirkan pemindahan Ibukota. Para ahli harus men cari tempat yang baik. Tapi, solusinya harus menyeluruh, komprehensif. Ya harus ada perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang baik. Gubernur baru sudah memikirkan. Rencana terowongan masuk akal. Saya kira kanal-kanal banjir mesti dipercepat,"  kata Prabowo.