Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menanti Gebrakan Wali Kota Baru
Oleh : opn/dd
Rabu | 16-01-2013 | 09:37 WIB
Raja-Dachroni-1.jpg Honda-Batam

Oleh Raja Dachroni


(Catatan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Masa Juang 2013-2018)


SETELAH MENGALAMI proses atau tahapan Pilwako Tanjungpinang yang cukup panjang, akhirnya pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Lis Darmansyah SH dan H. Syahrul SPd dilantik pada Rabu (16/01/13). Harapan akan perubahan kota Tanjungpinang menjadi lebih maju dan lebih baik, jelas berada di pundak mereka. Pasca pelantikan inilah masa–masa untuk mereka membuktikan dan merealisasikan janji-janji mereka selama lima tahun ke depan.

Tentunya, perubahan yang diharapkan tidak sekedar beralih pertukaran rezim kekuasaan, tetapi bagaimana perubahan yang bisa membawa masyarakat untuk lebih sejahtera dan lebih bahagia. Inilah yang penulis dan masyarakat harapkan.

Kendati demikian, perlu disadari berubah atau tidaknya pembangunan lima tahun ke depan pasca pelantikan Lis-Syahrul, sangat tergantung pada bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya.

Variabel-variabel perubahan yang diharapkan masyarakat, antara lain dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek demografi masyarakat menghendaki keseimbangan jumlah penduduk, persamaan gender dan tidak ada kesenjangan antara kota dan desa. Kedua, aspek sosial budaya yang masyarakat Tanjungpinang inginkan tentunya kelestarian budaya, terbentuknya dan meningkatnya lapangan kerja serta upah yang layak, peningkatan mutu pendidikan serta pendidikan murah dan gratis. Dan peningkatan pelayanan serta mutu kesehatan gratis dan murah.

Ketiga, aspek ekonomi diindikasikan dengan peningkatan pendadapatan daerah, penghematan anggaran, pemberdayaan SDA, menurunnya angka kemisikan dan berbagai indikasi ekonomi lainnya. Keempat, infrastruktur. Harus ada perubahan yang signifikan secara fisik nantinya seperti tersedianya rumah sakit dekat dan murah, tersedianya sekolah yang cukup dan dekat, mudahnya sarana transportasi air, darat dan udara.

Dan yang kelima, perubahan dari aspek pemerintahan daerah. Jelas masyarakat menginginkan adanya transparansi dalam penerimaan dan perekrutan birokrasi di daerah, pemerintahan yang anti korupsi dan berpihak pada rakyat dibuktikan dengan pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur pemerintahan. Kita tentunya berharap perubahan ini bisa segera terwujud pasca pelantikan ini, dan ada gebrakan yang mereka lakukan tapi bukan sekedar untuk pencitraan politik belaka.

Tugas Pemilih dan Seabrek PR
Tugas pemilih menurut penulis, tidak hanya sekedar memilih. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemilih juga harus mampu mengawal pilihannya atas janji-janji yang sudah dilontarkan. Paling tidak, pemilih harus bisa mengawal janji dan mendorong agar beberapa permasalahan kota bisa diselesaikan.

Menurut Drs Dyayadi MT dalam bukunya berjudul "Tata Kota Menurut Islam", ada sedikitnya 10 permasalahan sosial perkotaan, dan sepertinya juga menjadi masalah pelik bagi kota Tanjungpinang hari ini dan ke depan, yakni masalah kependudukan, masalah penduduk miskin dan pengemis, tindak kejahatan (jinayah), pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah peperangan, kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas, serta masalah pengelolaan sampah. 

Barangkali hal di atas bisa menjadi referensi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Lis Darmansyah - H. Syahrul. Sudah semestinya mereka mampu menjawab pertanyaan dari masalah-masalah tersebut. Jangan sampai kemudian fakta politik masyarakat yang memilih berdasarkan tingkat popularitas calon membuat mereka tidak berpikir untuk menyiapkan visi-misi sesuai dengan permasalahan yang sudah terjadi dan diprediksikan akan terjadi.

Mereka harus punya ide dan konsep-konsep brilliant tentang pembangunan kota Tanjungpinang, yang seolah-olah berjalan tanpa perencanaan yang matang saat ini. Dalam istilah politiknya disebut dengan pemerintahan autopilot. Bergerak tanpa kendali dan peran pemerintahan yang sesungguhnya. 

Nah, berdasarkan pendekatan di atas dan melihat fakta permasalahan yang terjadi di Tanjungpinang, penulis mencoba mengerucutkan permasalahan kota Tanjungpinang menjadi lima titik permasalahan. Pertama, masalah kependudukan. Kedua, masalah penduduk miskin dan pengemis. Ketiga, tindak kejahatan (jinayah). Keempat, kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas, dan kelima, masalah pengelolaan sampah. 

Walau penulis mengurutkan lima masalah di atas, tapi bukan berarti yang pertama harus diutamakan atau yang kelima harus dikemudiankan. Semuanya memang menurut penulis penting untuk dipikirkan dan diselesaikan secara periodik dan pemikiran yang mendalam serta saling bersinergi antar stakeholder yang mempunyai kapasitas untuk menangani permasalahan di atas. Untuk masalah pertama, masalah kependudukan, ke depan menurut penulis menjadi ancaman tersendiri bagi kota Tanjungpinang tidak jauh berbeda dengan masalah perkotaan di propinsi lain.

Sebagai ibukota propinsi, tentunya Tanjungpinang akan menjadi tumpuan masyarakat daerah lain sebagai pusat hijrah. Selain itu, kota ini juga relatif aman dan nyaman sehingga menjadi magnet tersendiri untuk orang dari daerah lain merantau ke sini. Disamping itu, tingkat mortalitas (kelahiran) juga bisa menjadi satu ancaman. Ancaman ini bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. 

Hanya ada dua opsi, jika pemerintah sanggup mengelola SDM yang diperkirakan akan tumbuh semakin padat ini, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan sarana infrastruktur dari efek kepadatan penduduk nanti dan sebaliknya jika diperkirakan belum siap memang sudah seharusnya upaya menekan tingkat atau jumlah penduduk harus diupayakan semaksimal mungkin. 

Masalah kedua adalah masalah kemiskinan dan gepeng. Hadirnya kemiskinan, gelandangan dan pengemis di daerah perkotaan memang menjadi isu sentral strategis yang menjadi tanggungjawab seorang walikota untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bank dunia membagi kemiskinan ke dalam tiga jenis, yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut atau super miskin adalah mereka yang berpendapatan per kapita kurang dari 1 Dollar AS perhari. Memang hingga saat ini, Tanjungpinang belum memiliki data yang relatif lengkap tentang data kemiskinan ini, tapi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk nantinya pelan tapi pasti ini menjadi ancaman. Bahkan, hari ini kita bisa begitu mudah menyaksikan gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan kota Tanjungpinang, padahal lima atau sepeluh tahun sebelumnya fenomena seperti ini relatif jarang terlihat. Perlu pencegahan represif dan persuasif untuk menangani masalah ini.

Berikutnya, masalah ketiga adalah tindak jinayah (kejahatan). Melihat pemberitaan media cetak selain koran merah begitu sering memberitakan berita-berita tindakan kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Masalah ini memang masih punya rentetan dengan masalah kemiskinan. Beban hidup, ekonomi dan merosotnya nilai-nilai moral masyarakat mungkin menjadi salah satu faktor dari timbulnya permasalahan ini. Hal ini menurut penulis merusak prinsip tatanan kota yang madani. Perlu rumusan dan kebijakan yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan tindak jinayah ini.

Keempat,  kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Bandingkan lima tahun sebelumnya. Saat ini, jangan coba-coba untuk berangkat kerja atau pergi ke sekolah seperti waktu biasa. Melewati jalan-jalan strategis kota Tanjungpinang saat ini, fenomena macet sudah terjadi dimana-mana. Menurut penulis, isu ini yang paling seksi di kemudian hari jika memang Cawako punya tawaran konsep menangani permasalahan ini.

Masalah terakhir atau yang kelima adalah masalah pengelolaan sampah. Kendati Tanjungpinang sudah mendapatkan piala Adipura berkali-kali, itu bukan merupakan jaminan bahwa Tanjungpinang bebas dari sampah. Sampah tetap saja menjadi ancaman. Lihat saja kondisi di pelantar-pelantar yang ada di Tanjungpinang. Banyak sekali sampah. Tentunya harus ada penanganan serius. 

Di samping kelima hal ini, dua permasalahan penting lainnya yang tidak boleh ketinggalan adalah masalah pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sebab ini sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat kota Tanjungpinang saat ini. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan kesehatan di RSUD Tanjungpinang yang belum maksimal dan masalah infrastruktur pendidikan, seperti minimnya bangunan sekolah yang kemudian membuat masyarakat bingung mau menyekolahkan anaknya ke sekolah mana karena kuotanya sudah relatif penuh bisa terancam tidak sekolah gara-gara permasalahan ini.

Semoga beragam PR dan permasalahan Tanjungpinang bisa diselesaikan oleh pemimpin masyarakat Tanjungpinang dalam lima tahun ke depan. Penulis mengucapkan selamat kepada Pak Lis Darmansyah – H. Syahrul dan penulis mengucapkan selamat kepada mereka berdua dan kita tunggu gebrakannya untuk membuat Tanjungpinang menjadi kota yang lebih maju. Buktikan!

Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian Politik dan Otonomi Daerah (LKPOD) Gurindam dan Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang.

Berita Lainnya

Tipuan Magelang

20-12-2024 | 10:04 WIB

Partner Dansa

19-12-2024 | 08:44 WIB

Mati Lagi

18-12-2024 | 09:04 WIB