PT Numbing Jaya Didesak Penuhi Tuntutan Warga Sembuang

PT Numbing Jaya Didesak Penuhi Tuntutan Warga Sembuang

Oleh : jhr/dd

Selasa | 15-01-2013 | 19:47 WIB

LINGGA, batamtoday – Sejumlah warga Sembuang, Desa Rejai, Kecamatan Senayang mendatangi Pansus Investasi DPRD Lingga, Senin (14/1/2013) kemarin. Kedatangan para tokoh masyarakat dan kepala desa ini, mempertanyakan operasional PT Numbing Jaya yang bergerak di bidang perkebunan, hingga saat ini belum memenuhi 3 tuntutan warga.

Selanjutnya, warga pun miminta Pansus agar menjembatani perseteruan warga hingga PT Numbing Jaya bisa merialisasikan tuntutan warga atas operasional perusahaan yang sudah melakukan aktivitas di lahan milik warga yang sudah lebih dulu memiliki surat keterangan tanah.

Salah satu anggota Pansus Investasi DPRD Lingga, Nizar, membenarkan kedatangan para tokoh masyarakat Desa Rejai itu. Dari pemaparan warga, kata Nizar, lahan mereka sudah digarap PT Numbing, sementara pihak perusahaan belum ada memberikan ganti rugi terhadap warga.

Sebelumnya, kegiatan PT Numbing Jaya yang telah menggarap kebun milik warga sebelum melakukan ganti rugi telah memicu aksi protes warga hingga membakar lahan PT Numbing, beberapa bulan lalu. Sayangnya, di lahan yang dibakar warga ternyata ada kayu olahan (balok tim) yang didapat dari izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikantongi PT Numbing.

Namun, aksi warga tersebut akhirnya berujung ke ranah hukum, setelah PT Numbing Jaya melaporkan warga ke polisi. Pihak perusahaan meminta warga mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan hingga saat ini kasusnya masih ditangani Polres Lingga.

"Warga meminta kami sebagai pansus di DPRD agar dapat menjembatani 3 tutntutan warga kepada pihak PT Numbing, salah satunya agar perusahaan mencabut kembali berkas perkara yang sudah dilaporkan kepolisi.

Selain itu, warga juga meminta agar perusahaan merealisasikan ganti rugi seluas 2 hektar lahan warga kepala keluarga (KK) tanpa menyebutkan besarannya nilainya," ungkap Nizar.

Sementara itu, anggota Pansus Rudi Purwonugroho dan Sekretaris Pansus Agus Norman, serta anggota lainnya juga berjajnji menindaklanjuti tuntutan warga hingga persoalan warga dengan pihak perusahaan PT Numbing Jaya tidak berlarut-larut.

"Saya berharap agar kedua belah pihak dapat saling bekerja sama, jangan ada perselisihan yang berlarut-larut, sebab perusahaan berinvestasi di desa tersebut di tengah perkampungan masyarakat," tutur Rudi.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun batamtoday, tuntutan ganti rugi lahan yang diminta 66 KK warga yang memeiliki lahan di areal izin PT Numbing sebesar Rp15 juta per hektarnya. Namun, hingga saat ini belum ada titik temu antara warga dengan perusahaan.

TERKINI
POPULER

Andi Agung Sayangkan Masih Ada ASN Diperiksa Bawaslu Terkait Netralitas di Pilkada 2024

Plh Kepala BP Batam Terima Konsul Jenderal India, Bahas Peluang Kerja Sama Peningkatan Investasi

FSPMI Batam Komitmen Hantarkan Nuryanto-Hardi Pimpin Batam

Dinas PU Anambas Ancam Putus Kontrak Perusahaan Rekanan Proyek Sodetan di Tarempa

Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Minta Kenaikan Gaji 142 Persen

Bernilai Rp 421 Miliar, Skuad Timnas Indonesia Nomor 8 di Asia

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Petugas dan Warga Binaan Rutan Batam Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Lebih Baik

Gaktiblin, Personel Polresta Tanjungpinang Jalni Tes Urine dan Pemeriksaan Disiplin

Tingkatkan Kualitas Makanan, Petugas Lapas Batam Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan