Batam, Batamtoday - Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov, mengganggap Pemerintah Kota (Pemko)  Batam plin-plan terkait rencana Pemko Batam yang akan menaikkan Pajak dan retribusi.

Hal ini diungkapkan oleh Legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut kepada Puluhan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Batam, Selasa, 15 maret 2011.

Ruslan mengatakan, Ranperda pajak ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Pemko Batam, tepatnya empat bulan sebelum Pemilihan Wali Kota dan Wakil wali kota Batam. Dan ketika itu rencana itu sempat ditentang keras kalangan pengusaha.

Akhirnya Pemko Batam ketika itu tidak jadi membahas rencana kenaikkan pajak dan retribusi, karena dikhawatirkan hal itu akan mempengaruhi hasil pemilihan Wali kota dan wakil wali kota bagi Ahmad Dahlan, yang memang maju kembali dalam pilkada sebagai calon incumbent, berpasangan dengan Rudi.

Namun setelah pemilu 2010 berlalu, dan Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai pemenang, dan malah sudah dilantik, rencana kenaikan pajak tersebut kembali diajukan Dahlan ke dewan.

"ini kan plin-plan namanya", ujar Ruslan di hadapan para pengunjuk rasa

Menurut Ruslan, kenaikan pajak juga akan membebani pengusaha dalam berinvestasi. investasi akan menjadi mahal dan peluang terbukanya lapangan kerja bagi Masyarakat akan menjadi kecil.

Dengan kenaikkan pajak juga akan berdampak terhadap harga barang-barang kebutuhan masyarakat yang pasti akan ikut naik, terutama kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

"Pemerintah Kota Batam sudah pekak, tidak mau mendengar aspirasi masyarakat" katanya menjelaskan.

Ruslan mengatakan, dirinya dan fraksinya sejak awal menentang Ranperda pajak tersebut. Kepada pekerja, Ruslan berjanji akan membujuk fraksi-fraksi lain agar tidak setuju atas rencana pemerintah Kota batam tersebut.

"Saya dan fraksi saya akan melobi fraksi-fraksi lain yang ada di dewan untuk tidak mendukung rencana kenaikan pajak tersebut," janjinya.