Butuh Solusi Positif untuk Selamatkan Industrialisasi di Bintan

TANJUNGUBAN, batamtoday - Rencana pemutusan hubungan kerja secara massal yang akan terjadi di Bintan sepertinya memang tak bisa dihindarkan. Dibutuhkan solusi positif dari berbagai pihak untuk menyelamatkan industrialisasi di wilayah tersebut.

Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan mengatakan langkah PHK merupakan keputusan yang sulit bagi kalangan pengusaha. Hal itu merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan, selain satu pilihan lain yang tersedia yakni menutup operasional perusahaan.

"Dua pilihan mengurangi karyawan atau perusahaan akan tutup lebih cepat," kata Jamin, Rabu (2/1/2013).

Menurutnya Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, sebagai poros industri di Bintan sejak beroperasio pada tahun 1994 banyak mengalami pasang surut.  Hingga pada saat ini, jumlah karyawan dari 18 perusahaan yang masih beroperasi, hanya tinggal sekitar 11 ribu orang saja.

Untuk awal tahun 2013, tingginya angka UMK Bintan menjadi satu permasalahan tersendiri bagi pengusaha. Alhasil, dua pilihan yang harus ditempuh salah satunya, mengurangi karyawan atas nama efisiensi atau tutup.

Jamin berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi positif, terutama masalah kepastian hukum dimana selama ini masih jauh dari harapan kalangan pengusaha.

"Seperti permasalahn birokrasi yang berbelit. Itu sudah menjadi permasalahan klasik, kalau terus dipertahankan maka kondisi pengusaha akan mamkin terjepit," katanya.

Walaupun dengan kondisi yang terbilang sulit, sebagai pengelola KIB Lobam, Jamin masih tetap semangat dna optimis kalau kesulitan pada saat ini bisa dilalui.

"Kita selaku pengelola, tetap optimis dan semangat untuk terus mengembangkan KIB Lobam,"  imbuhnya.

Sementara itu, Iskandar, Wakil Ketua DPC FKUI SBSI Bintan kepada batamtoday mengharapkan kebijakan dari pemerintah terkait rencana akan bergulirnya PHK secara massal itu. Selama ini pemerintah selalu berbicara peningkatan investasi di daerah ini dan hal tersebut harus direalisasikan secara nyata.

"Kalau Kadisnaker mengatakan hanya akan turun melakukan cek alasan perusahaan melakukan efesiensi, jelas hal itu bukan suatu jalan keluar. Artinya sama saja pemerintah pasrah dan tidak memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan," imbuhnya.

---