Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Indonesia dan 68 Negara Serukan Akses Pangan Bergizi untuk Anak di Forum HAM PBB
Oleh : Redaksi
Sabtu | 20-06-2026 | 13:08 WIB
HAM-PBB.jpg Honda-Batam
Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Rabu (17/6/2026). (Kemlu)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia menyerukan pentingnya pemenuhan akses pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak.

Seruan tersebut disampaikan dalam Sesi ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa saat Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan bersama yang diinisiasi Indonesia itu mendapat dukungan luas dari negara-negara di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, Eropa, hingga Amerika. Dukungan lintas kawasan tersebut mencerminkan kesepahaman global bahwa pemenuhan gizi anak merupakan isu kemanusiaan yang bersifat universal dan mendesak.

Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia, Duta Besar Achsanul Habib, yang membacakan pernyataan Indonesia, menegaskan bahwa dukungan dari puluhan negara menunjukkan semakin kuatnya pengakuan dunia terhadap pentingnya akses pangan bergizi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

"Menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama bukanlah hal yang mudah. Dukungan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pangan bergizi bagi anak semakin diakui sebagai isu hak asasi manusia yang mendesak dan universal," ujar Achsanul Habib.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti bahwa akses terhadap pangan dan gizi yang memadai merupakan fondasi utama bagi terpenuhinya hak atas kesehatan. Namun, hingga kini miliaran penduduk dunia masih menghadapi ancaman kerawanan pangan, sementara jutaan anak mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, serta kualitas hidup mereka di masa depan.

Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan di wilayah yang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan. Dalam situasi tersebut, akses terhadap makanan bergizi dan layanan dasar kerap menjadi sektor yang pertama kali terdampak.

Melalui pernyataan bersama itu, kelompok negara pendukung mendesak seluruh negara untuk memperkuat akses anak terhadap pangan bergizi secara adil dan berkelanjutan. Upaya yang didorong meliputi pengembangan program makan di sekolah, penguatan sistem pangan lokal yang tangguh, serta perluasan kebijakan perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam pemenuhan gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut bertujuan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, serta telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh provinsi, termasuk pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain itu, pemerintah menekankan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjalankan amanat Konvensi Hak Anak. Karena itu, penyediaan makanan bergizi bagi setiap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai hak dasar yang wajib dijamin oleh negara.

"Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan masa depannya karena kelaparan atau kekurangan gizi. Di balik setiap piring makanan bergizi, terdapat hak, martabat, dan masa depan seorang anak yang sedang kita lindungi bersama," tegas Indonesia dalam pernyataan tersebut.

Langkah Indonesia bersama puluhan negara di forum HAM PBB ini diharapkan dapat memperkuat komitmen global dalam memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap pangan bergizi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan generasi masa depan.

Editor: Gokli