BMKG Peringatkan Kemarau 2026 Lebih Kering, Pemda Diminta Perkuat Mitigasi Kekeringan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam paparannya, Faisal mengungkapkan Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret lalu dan diperkuat oleh laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dirilis pada 2 Juni 2026.

"Kami sudah menyampaikan sejak Maret bahwa tahun ini berpotensi terjadi El Nino. Informasi tersebut kemudian diperkuat oleh rilis WMO yang menyebutkan fenomena El Nino akan terjadi pada 2026," ujarnya.

Faisal menjelaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya memiliki pengaruh terhadap pola curah hujan di Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang mengindikasikan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, sebagian besar wilayah diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan di beberapa daerah berlanjut hingga September.

BMKG memperkirakan curah hujan di wilayah tersebut berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak berlangsung seragam karena setiap daerah memiliki zona musim yang berbeda. "Wilayah pesisir utara Jawa Barat umumnya sudah memasuki musim kemarau, sedangkan beberapa daerah seperti Bogor masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan harus dilakukan secara spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing zona musim," jelasnya.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung kondisi wilayah. Untuk mendukung langkah mitigasi, BMKG akan terus memperbarui informasi iklim, data hari tanpa hujan, serta potensi kekeringan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanganan.

Dalam kesempatan yang sama, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD, mulai dari tingkat Kodim hingga Koramil, melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

Menurut Maruli, data wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan perlu disiapkan sejak sekarang agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih efektif.

Ia menegaskan program penyediaan air bersih melalui pembangunan dan pengeboran sumur akan terus dilanjutkan guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa musim kemarau merupakan kondisi yang rutin terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat dan kerap memicu persoalan kekurangan air bersih. "Memasuki bulan Juni, sebagian wilayah sudah mulai mengalami kemarau. Berdasarkan prediksi BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, sejumlah daerah langganan kekeringan berpotensi kembali mengalami kesulitan air bersih dan peningkatan debu lingkungan," kata Dedi.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan distribusi air bersih guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Pada forum tersebut, Kepala BMKG juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.

BMKG berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya mitigasi musim kemarau 2026 sehingga risiko kekeringan dapat ditekan, ketersediaan air bersih terjaga, ketahanan pangan tetap terpelihara, serta pengelolaan lingkungan berjalan lebih berkelanjutan.

Editor: Gokli

---