Manajemen RSJKO EHD Tanjunguban Diminta Fokus Berbenah, Jangan Sibuk Cari Pembenaran

BATAMTODAY.COM, Bintan - Polemik pelayanan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kembali menuai sorotan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai manajemen rumah sakit lebih sibuk melakukan pembelaan dan klarifikasi dibandingkan membenahi berbagai keluhan pelayanan yang berulang kali disampaikan pasien dan keluarga.

Tokoh masyarakat Bintan Utara, Hamdani Jebat, menegaskan bahwa langkah yang seharusnya diambil pimpinan RSJKO EHD adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem pelayanan, bukan memperluas polemik yang justru memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurut Hamdani, manajemen rumah sakit semestinya membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelayanan yang dinilai kurang optimal. Upaya klarifikasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dinilai berpotensi memperkeruh situasi.

"Keluhan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan umum di RSJKO EHD bukan baru terjadi sekali. Persoalan ini sudah berulang kali muncul dan menjadi perhatian masyarakat," kata Hamdani, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai, apabila manajemen terus fokus pada pembenaran tanpa disertai langkah nyata perbaikan, publik dapat menafsirkan bahwa tidak ada kesungguhan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Hamdani juga mengingatkan agar masyarakat tidak diarahkan pada opini yang menganggap kesalahan pelayanan yang berulang hanya sebagai bentuk kekhilafan yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. "Masyarakat harus melihat dampak yang dirasakan pasien dan keluarga. Jangan sampai kesalahan yang berulang dianggap hal biasa, sementara dampak psikologis dan emosional yang ditanggung pasien tidak menjadi perhatian," ujarnya.

Lebih lanjut, Hamdani meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Gubernur Kepri, untuk tidak hanya mengevaluasi pelayanan rumah sakit, tetapi juga menilai efektivitas kinerja manajemen yang bertanggung jawab atas operasional RSJKO EHD.

Menurutnya, sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSJKO EHD harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan sesuai harapan masyarakat. "Jika pelayanan kesehatan umum di RSJKO EHD terus menjadi sorotan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk terhadap kinerja pimpinan dan jajaran manajemen yang diberikan amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, tentu masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan yang ada," tegasnya.

Sorotan serupa juga disampaikan tokoh pemuda Seri Kuala Lobam, M. Dragon. Ia berharap jajaran pimpinan RSJKO EHD menjadikan berbagai keluhan yang muncul sebagai bahan introspeksi dan evaluasi, bukan sekadar persoalan yang berlalu tanpa pembenahan.

Menurut Dragon, kehadiran RSJKO EHD, khususnya layanan kesehatan umum, selama ini diharapkan mampu memberikan akses pelayanan yang lebih dekat bagi masyarakat Bintan sehingga tidak perlu berobat ke Batam maupun Tanjungpinang.

Karena itu, ia menilai kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. "Jangan sampai harapan besar masyarakat terhadap peningkatan layanan kesehatan justru memudar karena kebijakan dan pengelolaan yang tidak berpihak pada kepentingan pasien. Pelayanan publik harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, ego, maupun jabatan," ujar Dragon.

Meningkatnya kritik dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pelayanan di RSJKO EHD tidak lagi dipandang sebagai insiden sesaat, melainkan isu yang membutuhkan langkah perbaikan konkret. Masyarakat kini menunggu komitmen nyata manajemen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan dan memulihkan kepercayaan publik.

Editor: Gokli

---