Tata Kelola Ekspor Melalui DSI

Pengusaha Usul Forum Teknis untuk Kelancaran Ekspor SDA

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Kalangan pengusaha menyambut positif kebijakan pemerintah yang memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Namun, pelaku usaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.

Dukungan tersebut disampaikan secara bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha memahami tujuan pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Shinta dalam pernyataan bersama asosiasi di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, pelaku usaha siap mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik berbeda, diperlukan ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah, PT DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha.

Karena itu, asosiasi mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang dapat menjadi wadah pembahasan berbagai aspek operasional ekspor selama masa transisi menuju implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha," ujarnya.

Menurut asosiasi, forum tersebut penting untuk membahas berbagai isu strategis seperti cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, standar layanan (service level agreement), penyelesaian pembayaran, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin muncul selama masa implementasi.

Pelaku usaha juga menilai kejelasan terkait kontrak jangka panjang, mekanisme pengapalan, asuransi, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), serta domestic market obligation (DMO) perlu terus dikomunikasikan agar kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia tetap terjaga.

Shinta menjelaskan sektor batu bara, nikel, ferro nickel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki rantai pasok, model pembiayaan, dan karakteristik pasar yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan implementasi yang terukur.

Selain pembentukan forum teknis, asosiasi juga mengusulkan pengembangan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system. Sistem tersebut diharapkan mampu menghubungkan rantai industri dari hulu hingga hilir sekaligus terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah.

Melalui sistem digital yang terintegrasi, transparansi transaksi ekspor dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kerahasiaan data pelaku usaha.

Asosiasi juga berharap pemerintah dan PT DSI aktif melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar perubahan tata kelola ekspor Indonesia dapat dipahami dengan baik oleh pasar global.

Pelaku usaha optimistis kebijakan tersebut dapat memperkuat daya saing ekspor nasional apabila dijalankan secara bertahap, transparan, dan akuntabel.

"Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," kata Shinta.

Kebijakan ekspor melalui PT DSI akan dimulai secara bertahap pada 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga akhir tahun. Implementasi penuh ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027 untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Editor: Surya

---