Kecelakaan KA di Bekasi Timur, PUKIS Desak Evaluasi Total dan Pertanggungjawaban Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026), menyampaikan duka cita mendalam atas insiden yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut.

"PUKIS menilai peristiwa ini sebagai catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional. Oleh karena itu, PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional," ujar Gibran.

Selain itu, lanjutnya, PUKIS juga mendorong adanya perombakan besar-besaran, termasuk pencopotan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), guna mendukung proses penyelidikan serta memastikan akuntabilitas publik.

PUKIS turut mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar bekerja secara transparan dan akuntabel dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Apresiasi juga diberikan kepada para penanggap pertama dan tim penyelamat yang bekerja di lapangan.

Namun, PUKIS mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT dan Basarnas, serta berpotensi mempengaruhi aspek keselamatan transportasi di Indonesia.

"PUKIS menuntut adanya pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis operasional, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan kesalahan atau kelalaian regulator, operator, hingga pihak lain yang terlibat," tegas Gibran.

Dalam analisis awalnya, PUKIS menyoroti dugaan efek domino dari dua insiden yang terjadi beruntun di lintasan yang sama. Insiden disebut bermula dari temperan antara KRL Commuter Line dengan sebuah mobil taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang diduga memicu gangguan sistem hingga berujung tabrakan yang lebih fatal.

PUKIS menilai, kemungkinan kegagalan sistem dalam mengendalikan dampak awal menjadi salah satu faktor yang perlu didalami, baik dari sisi teknis seperti persinyalan maupun non-teknis seperti human error. Kepastian penyebab, lanjutnya, tetap menunggu hasil investigasi resmi KNKT.

Selain itu, PUKIS juga menyoroti lemahnya manajemen keselamatan dan kedaruratan. Pada menit-menit awal kejadian, lokasi dinilai belum sepenuhnya steril, terlihat dari adanya kerumunan warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial yang berpotensi menghambat proses evakuasi.

Sebagai langkah perbaikan, PUKIS mendorong peningkatan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek. Di antaranya pembangunan jalur dwiganda (double-double track) untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.

Di sisi lain, PUKIS juga mengkritik kehadiran pihak-pihak yang dinilai tidak berkepentingan di lokasi kejadian karena berpotensi mengganggu proses evakuasi.

Melalui berbagai catatan tersebut, PUKIS berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas guna memastikan keselamatan dan keandalan sistem transportasi perkeretaapian nasional ke depan.

Editor: Gokli

---