Misni Dilantik Jadi Sekda Kepri, Publik Tunggu Terobosan Nyata Benahi Birokrasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) baru setelah Misni dilantik oleh Gubernur Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/4/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat. Namun, di balik seremoni tersebut, publik menaruh ekspektasi besar terhadap kinerja Sekda baru dalam membenahi birokrasi yang selama ini kerap disorot.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan penggerak utama roda pemerintahan daerah. "Sekda harus memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Ansar.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi lintas OPD dan sinergi dengan Forkopimda.

Pelantikan ini disebut sebagai momentum percepatan pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Sejumlah persoalan klasik seperti lambannya pelayanan publik, tumpang tindih program, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Pengamat menilai, Sekda memiliki peran kunci dalam memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Fungsi pengawasan internal dan efektivitas implementasi program menjadi tolok ukur keberhasilan jabatan ini.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Misni diharapkan tidak hanya menjaga ritme birokrasi, tetapi juga menghadirkan terobosan konkret. "Jabatan Sekda itu bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat," ujar seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam pelantikan.

Publik kini menunggu langkah nyata dari Sekda baru, terutama dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Tanpa gebrakan konkret, pelantikan ini berisiko hanya menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak signifikan bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Editor: Gokli

---