Peringatan Hari HAM Sedunia, Momentum Pemerintah Tegakkan Hak Asasi Petani

Peringatan Hari HAM Sedunia, Momentum Pemerintah Tegakkan Hak Asasi Petani

Oleh : si

Selasa | 11-12-2012 | 10:45 WIB

JAKARTA, batamtoday - Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pada 10 Desember 1948 ditetapkan dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Konsepsi HAM tersebut, pada dasarnya tidak hanya mengandung hak sipil politik tetapi juga mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada peringatan Hari HAM ke-64 ini, kondisi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Petani (HAP) di Indonesia, semakin jauh dari harapan petani. Pelanggaran HAP masih banyak terjadi bahkan cenderung meningkat. Pemerintah tidak mempunyai keinginan politik yang kuat serta masih menggunakan pendekatan keamanan, terutama dalam menyelesaikan konflik agraria. Dapat dipastikan, konflik agraria yang ada adalah kasus lama yang penanganannya berlarut-larut dan tak terselesaikan sampai sekarang.

Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, memaparkan ada cukup banyak kasus pelanggaran HAP yang terjadi di tahun 2012, seperti kasus Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara (20/1), Merangin dan Batanghari Jambi (26/5, 23/7, dan 18/10), Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan (27/7), Danau Lancang Tapung Hulu, Riau (7/5), dan Garut Jawa Barat (16/10).

"Di lain sisi, kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang telah ditetapkan sejak tahun 2007 tidak dijalankan menjadi program-program nyata dan populis untuk penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani," tutur Ruli di Jakarta, Senin (10/12/2012).

Sementara itu, Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI, Achmad Ya’kub, menilai beberapa kebijakan pemerintah berpeluang besar menciptakan pelanggaran terhadap petani, seperti intimidasi, penggusuran, kelaparan dan gizi buruk, kekerasan, memenjarakan bahkan menyebabkan kematian.

"Kebijakan tersebut, antara lain kebijakan impor pangan dan liberalisasi sektor pertanian lainnya (beras, jagung, kedelai, bawang merah, garam, ikan, dan daging sapi), pembangunan infrastruktur (jalan tol, bandara, sarana TNI), hingga peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU Perkebunan No. 18/2004, UU Kehutanan No. 41/1999, UU Sumber Daya Air No. 7/2004, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4/2009, UU Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum No. 2/2012, dan UU Pangan No. 18/2012 yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu," papar Ya’kub.

Dikatakan Ruli, dari kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap petani di tahun 2012 ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) akan membuat laporan Pelanggaran HAP dengan menggunakan Deklarasi Hak Asasi Petani sebagai alat monitor untuk menilai sejauh mana hak asasi petani diakui, dilindungi, dan dipenuhi.

Menurutnya, SPI juga akan dan telah melakukan judicial review terhadap perundang-undangan yang melanggar HAP, seperti UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 12/1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU lainnya.

SPI juga mendesak pemerintah agar HAP menjadi peraturan perundang-undangan serta pemerintah Indonesia harus berperan aktif mendorong Dewan HAM PBB yang telah merilis Resolusi Hak Asasi Petani A/HRC/21/L.23 menjadi konvensi internasional.

"Kami juga mendesak pemerintah segera membentuk komite penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan agar pemerintah segera melaksanakan Pembaruan Agraria Sejati untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan seperti yang dijanjikan dalam Program Pembaruan Agraia Nasional (PPAN)," tambah Ruli.

TERKINI
POPULER

Lima Kader NU ke Israel, Sekjen PBNU: Dua Pilihan, Mundur atau Diberhentikan

Infrastruktur Prabowo

Begini Modus Kerja Agen-Agen Israel di Indonesia

Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 3,99 Miliar di Desa Kerandin Lingga

BI Prediksi Ekonomi 2024 Tumbuh 5,5 Persen Berkat Ekonomi Domestik

Berbagai Upaya Gubernur Ansar Mendorong Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Jenderal Listyo Sigit Ingin Polri Jadi Organisasi Modern

Pansus Beberkan Tiga Masalah Utama yang Jadi Sorotan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun Diberhentikan, Zulmansyah Sekedang Ditunjuk sebagai Plt