Menko Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia Bahas Kesepakatan Digital ASEAN di Kuala Lumpur

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku ASEAN Economic Community Council (AECC) Minister, memimpin Delegasi Indonesia dalam Pertemuan Khusus Kedua AECC tentang ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Kuala Lumpur, Jumat (24/10/2025).

Pertemuan ini menandai capaian penting ASEAN yang berhasil mencapai kesepakatan substansial dalam perundingan DEFA putaran ke-14 yang digelar di Jakarta awal Oktober lalu.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN 2025, sekaligus tonggak bersejarah dalam memperkuat kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah percepatan transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melewati empat belas putaran pembahasan intensif yang difasilitasi oleh Thailand selaku Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee), dengan partisipasi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

DEFA merupakan inisiatif utama di bawah Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) yang diadopsi pada 2021 sebagai peta jalan transformasi digital ASEAN untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Capaian substansial ini menegaskan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk mempercepat integrasi ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, DEFA akan menjadi landasan pembentukan ekosistem digital modern dan terintegrasi di kawasan. Perjanjian ini juga memperkuat kolaborasi dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memperluas akses ke pasar regional maupun global.

Cakupan Strategis DEFA

Perjanjian DEFA mencakup sembilan area kerja utama yang mencerminkan arah kebijakan maju ASEAN di bidang ekonomi digital, yaitu:

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);
2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);
3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);
4. Identitas digital (Digital Identities);
5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);
6. Teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);
7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);
8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity);
9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).

Melalui kerja sama ini, ASEAN berkomitmen memperdalam integrasi digital lintas negara, memperkuat daya saing ekonomi kawasan, dan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak DEFA bagi Indonesia dan Kawasan

DEFA diperkirakan akan memberikan kontribusi hingga USD 366 miliar terhadap PDB ASEAN pada 2030, setara dengan sekitar 40 persen dari total potensi ekonomi digital di kawasan.

Bagi Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang meliputi penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta peningkatan ketahanan dan regulasi keamanan siber.

Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang memperluas akses pasar UMKM, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital inklusif serta berdaya saing.

Dewan AECC menegaskan bahwa DEFA akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi "ASEAN 2045: Our Shared Future" dan mendukung penyusunan Rencana Strategis Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Strategic Plan) 2026-2030.

Negara-negara anggota berkomitmen menyelesaikan dan menandatangani perjanjian penuh DEFA pada 2026, sehingga manfaat konkret dari kerja sama digital ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di kawasan.

Capaian tersebut mempertegas posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital global yang tangguh, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi era ekonomi berbasis teknologi.

Editor: Gokli

---