BPH Migas Temukan 551 Penyelewengan BBM Bersubsidi, Termasuk di Kepri

JAKARTA, batamtoday - Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, bulan Oktober hingga November pihaknya menemukan 551 kasus penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.

Berdasarkan data, wilayah Kalimantan menjadi daerah yang paling banyak terjadi penyelewengan distribusi karena dikelilingi perkebunan dan pertambangan serta wilayahnya yang masih dikelilingi hutan.

"Kalau kita jujur, ada 551 kasus penyalahgunaan subsidi dari Oktober sampai November ini. Memang pengaturan belum terlaksana dengan baik," ujarnya saat diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial yang mengatakan distribusi BBM paling banyak bobol di Kalimantan dan Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, BBM menjadi buah yang manis untuk mencari keuntungan, namun ia menyayangkan kinerja BPH Migas yang dinilainya salah dalam memperhitungkan besaran kuota subsidi BBM.

"BPH Migas tiga tahun selalu missed menghitung kuota BBM. Tahun ini dua kali terjadi, pertama bulan Juni yang kurang Rp4,4 triliun, dan yang sekarang bulan November. Dalam 1 tahun 22 triliun yang missed dihitung oleh BPH, tapi yang ditangkap ikan teri semua yang menyelundupkan 5 ribu liter, 10 ribu liter, yang besar kemana? Kalau 551 ada temuan penyelewengan, BPH Migas kerjanya apa?" tandasnya.

Djoko menambahkan, sistem IT diharapkan mampu mengurangi terjadinya penyelewengan BBM subsidi. Karenanya, tahun ini Pertamina telah melakukan uji coba penggunaan sistem IT di 112 SPBU yang ada di Kalimantan. Wilayah Kalimantan dipilih untuk melakukan uji coba karena banyaknya kebocoran di provinsi tersebut.

"Sistem IT sudah diterapkan dan jalan sesuai aturan untuk badan usaha subsidi dan non subsidi, Dulu ada 7 jenis BBM disubsidi sekarang ada 3, dari segi distribusi sudah kita atur tahun 2012 menggunakan sistem IT. Pertamina sudah uji coba di 112 SPBU d Kalimantan. Kita coba disana karena disana sering terjadi kebobolan. Kalau di Jakarta kan banyak orang yang melihat kalau ada pelanggaran, kalau di Kalimantan kan tidak bisa. Mana ada yang ke hutan atau ke laut pagi-pagi dan melihat pelanggaran itu," terangnya.

Djoko menambahkan tahun mendatang Pertamina janji menerapkan sistem IT ke seluruh Indonesia. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan seluruh gubernur di Kalimantan agar melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Terjadi di tujuh wilayah
Kepala BPH Migas menegaskan, penyelewengan terjadi di tujuh wilayah yakni, Kalimantan Timur, Batam (Kepulauan Riau), Belitung (Bangka Belitung), Jambi, Aceh, Palembang (Sumatera Selatan) dan Lampung. BPH Migas menyatakan telah menindak penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi senilai Rp289 miliar. Penyalahgunaan ini terjadi di tujuh wilayah di Indonesia.

Dalam Pengaturan dan Pengawasan BBM bersubsidi 2012, kata Djoko, BPH Migas menempatkan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Wilayah Kalimantan Timur sebesar 100 ribu liter senilai Rp985,8 miliar.

Sedangkan wilayah Batam, Belitung, Jambi, dan Aceh, BPH Migas telah menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 619.300 liter senilai Rp5,968 miliar. Sementara BBM jenis premium sebanyak 24.800 liter senilai Rp233,02 juta, minyak tanah sebanyak 600 liter senilai Rp5,41 juta. Sementara MFO sebanyak 250.109.000 liter senilai Rp105,045 miliar.

"Penyalahgunaan BBM bersubsidi juga terjadi di Palembang. BPH Migas telah menemukan 365 ribu liter BBM bersubsidi atau setara dengan Rp176,886 milliar," tambah informasi tersebut, Jumat (26/10/2012).

BPH Migas juga menemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Lampung sebanyak 7.500 liter senilai Rp60,557 juta.

"Dari semua penyelundupan tersebut, BPH menjumlahkan total penyelundupan telah merugikan negara sebesar Rp289,125 miliar," tandasnya.
 

---