Pemerintah Tegaskan Komitmen HAM Usai Sorotan PBB Terkait Aksi Unjuk Rasa di Indonesia

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, menyusul perhatian yang disampaikan oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) terkait perkembangan aksi unjuk rasa di Tanah Air.

"Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul secara damai, sebagaimana diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta hukum internasional," tulis pernyataan resmi Pemerintah Indonesia, dilansir laman Kemlu, Rabu (3/9/2025).

Pemerintah menyesalkan adanya korban jiwa serta kerusakan fasilitas publik, vandalisme, hingga penjarahan yang terjadi saat demonstrasi. "Kami menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan memastikan dukungan akan terus diberikan bagi masyarakat terdampak. Aspirasi publik adalah bagian dari demokrasi, dan negara berkewajiban memastikan hak tersebut dapat disalurkan secara damai," lanjut pernyataan itu.

Dalam menangani situasi di lapangan, aparat penegak hukum disebut bekerja berdasarkan prinsip dan standar HAM dengan langkah proporsional untuk menjaga ketertiban umum, melindungi warga sipil, serta mengamankan fasilitas publik. Pemerintah juga menegaskan, setiap dugaan pelanggaran oleh aparat akan diproses secara transparan.

"Presiden Republik Indonesia telah menegaskan, aparat yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum. Kepolisian RI diperintahkan melakukan pemeriksaan internal secara cepat, terbuka, dan dapat dipantau publik," tegas pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah membuka mekanisme pengaduan publik dan membentuk tim pemantau khusus. Jurnalis serta media pun dijamin kebebasannya dalam melakukan peliputan guna memastikan transparansi dan pengawasan independen.

Pemerintah menambahkan, dialog terbuka dan konstruktif dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional akan terus didorong.

"Upaya ini mencerminkan komitmen kami menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, ketertiban umum, dan harmoni sosial; serta memastikan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan HAM berjalan beriringan," tutup pernyataan itu.

Editor: Gokli

---