Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Termasuk RUU Perampasan Aset

Serikat Pekerja Dukung Prabowo Percepat Pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan Reformasi Pajak
Oleh : Redaksi
Selasa | 02-09-2025 | 15:28 WIB
presiden-RUU.jpg Honda-Batam
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025. (Foto: BPMI Setpres)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Serikat pekerja menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan silaturahmi di Istana Negara, Senin (1/9/2025). Selain menyampaikan aspirasi buruh, mereka juga mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan gerakan buruh berdiri di samping Presiden Prabowo dalam memperjuangkan nasib pekerja. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut beriringan dengan sikap tegas menolak aksi anarkis yang merusak stabilitas bangsa.

"Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Kami mendukung demonstrasi damai, tetapi menentang perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia," ujar Andi Gani.

Ia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi perhatian utama buruh. "Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Beliau berkomitmen RUU Perampasan Aset segera dibahas, juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh. Bahkan beliau langsung meminta Ketua DPR dan partai-partai untuk mempercepat pembahasan," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan pentingnya ruang demokrasi melalui aksi demonstrasi yang damai dan konstitusional. Menurutnya, hal itu merupakan saluran utama bagi masyarakat kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika jalur formal tidak berjalan efektif.

"Kami berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Itu satu-satunya cara bagi kelompok bawah-buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat kecil --untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau enggan mendengar. Tentu demonstrasi harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju," jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, Presiden Prabowo merespons masukan serikat pekerja dengan sikap terbuka. "Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan kelompok lain yang diundang, merespons positif. Bahkan suasana pertemuan berlangsung sangat cair," pungkasnya.

Editor: Gokli