Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Penyelesaian Masalah UMK ala Bintan

Saat Idealisme Buruh Dihargai Tiket dan Uang Saku
Oleh : hrj/dd
Selasa | 20-11-2012 | 14:19 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Penetapan Upah Minumum Kabupaten (UMK) Bintan akhirnya deadclock dan penetapannya diserahkan kepada Bupati Bintan, sementara anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang mewakili lima serikat buruh, tetap berangkat bersama pemerintah dan wakil pengusaha untuk melakukan studi banding ke Bekasi.

 
Iskandar, Wakil Ketua FKUI SBSI Bintan menilai berangkatnya anggota dewan pengupahan ke Bekasi setelah deadclock-nya rapat penetapan UMK, adalah sebuah contoh kurang profesionalnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan. Karena alasan studi banding dengan meninggal permasalahan seperti jelas sangat tidak tepat. 

"Pertanyaannya, dengan diserahkannya kepada bupati untuk menetapkan angka UMK Bintan, apakah bupati sanggup. Apalagi ada 8 ususlan yang berbeda dari masing-masing perwakilan," ujarnya, Selasa (20/11/2012).

Menurutnya, bukan rahasia umum, kalau hampir setiap minggu ada pejabat daerah ini yang terus melakukan kunjungan keluar daerah dengan alasan melakukan studi banding. 

"Bukan tidak mungkin, alasan studi banding sebuah akal-akalan. begitu juga perwakilan buruh/pekerja apakah idealiasnya cukup dihargai dengan tiket dan sedikit uang saku," tambahnya.

Sementara itu, Moch Idha, pemerhati buruh Bintan sangat menyayangkan tindakan para pengambil kebijaksanaan yang mengatasnamakan buruh, dimana permasalahan belum terselesaikan justru berangkat plesir ke luar daerah bersama. 

"Kalau dibilang studi banding, kenapa baru sekarang, jelas kondisi dan waktunya tidak tepat. Artinya terlalu mengampangkan permasalahan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, masih sangat tergiang di telinga terkait penyelesaian masalah PT Gimmil pada tahun lalu. Dimana, semua mengaku orang yang idealis dan semua masyarakat disibukkan, buktinya berapa banyak pula dari kalangan mereka sendiri yang justru merasa ditelantarkan dan tidak seimbang dengan hasil perjuangannya. 

Dimana para mantan karyawan perusahaan tersebut, sudah banyak yang bekerja termasuk di KIB Lobam, tetapi orangnya tetap itu juga. Sebelumnya merasa memiliki idealisme mengedepankan kepentingan para buruh, nyatanya pimpinan dari mereka pula yang ikut berangkat plesir. 

Tidak hanya itu, Idha mengatakan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Jamin Hidajat, ketua Apindo Bintan, yang mengatakan penyelesaian permasalahan tidak perlu pergi hingga sampai ke Bekasi dan masih bisa diselesaikan di daerah sendiri. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan Hasfarizal Handra menampik kepergian Dewan Pengupahan ke Bekasi,heri ini, Selasa (20/11/2012) untuk berwisata atau plesiran usai ketok palu putusan besarnya UMK Bintan,Senin (18/11). Hasfarizal, mengatakan memilih Bekasi karena persoalan perburuhan di Bekasi lebih kompleks dengan berbagai jenis permasalahan perburuhan lebih banyak.