MPR Berharap Cari Capres Jangan Seperti Cari Pengobatan Alternatif

MPR Berharap Cari Capres Jangan Seperti Cari Pengobatan Alternatif

Oleh : si

Senin | 19-11-2012 | 16:38 WIB

Wakil Ketua MPR RI Farhan Hamid

JAKARTA, batamtoday - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berharap agar rakyat Indonesia tidak memilih calon presiden yang hanya mengadalkan popularitas saja, karena popularitas bisa dibuat oleh lembaga survei. Calon presiden yang dibutuhkan adalah yang mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan bangsa, bukan sebaliknya kedaulatan asing.

"Jadi, jangan sampai seperti pengobatan alternatif, melainkan harus figur pemimpin yang mampu menjaga, menegakkan, dan memperhatikan kedaulatan bangsa ini agar tidak menguntungkan asing dengan kebijakan yang bersifat liberal atau neoliberal seperti sekarang ini," tandas Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dalam dialektika demokrasi 'Capres Alternatif Antara Wacana dan Peluang' bersama Ketua FPKB MPR RI M. Lukman Edy, dan pengamat politik Teguh Santosa di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (19/11/2012).

Namun menurut Farhan, calon presiden itu bisa melalui jalur partai politik (parpol) atau independen dengan tidak melakukan pembatasan seperti saat ini. "Calon alternatif bisa bisa berasal dari parpol atau independen sebagai alternatif, tetapi itu bisa dilakukan hanya dengan mengamandemen UUD NRI 1945. Sebab, UUD hanya memberi peluang kepada parpol atau gabungan parpol untuk mengusng capres-cawapres tersebut," katanya.

Sedangkan Lukman Edy mengatakan, rakyat harus diberi peluang untuk memilih lebih banyak capres. Hanya saja kalau jalur independen menurutnya, itu jalan buntu, tidak mungkin karena konstitusi hanya memberi peluang terhadap parpol atau gabungan parpol. Seperti dijelaskan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.

"Capres independen itu tidak direspon oleh parpol, kecuali dilakukan amandemen," kata Lukman.

Namun demikian, masih ada pelung bagi capres independen tersebut, yaitu melalui parpol menengah ke bawah. Setidaknya parpol berbasis agama (PBA), seperti PKS, PPP, PKB dan PAN. Koalisi parpol berbasis agama ini diyakini Lukman bisa mengusung capres independen. Mengapa? Sebab, parpol menengah ke atas seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar sudah mempunyai capres sendiri-sendiri.

"Apalagi dengan PT Capres 15% - 20 %, maka parpol besar tersebut sudah pasti bisa maju sendiri, tanpa koalisi," tambah Anggota DPR asal Riau ini.

Dengan demikian, parpol tengah ke bawah berbasis agama tersebut menurut Lukman harus membangun koalisi dalam konteks mengusung capres. Koalisi PKS, PPP, PAN dan PKB bisa tembus 30 % dan itu pasti lolos PT capres. Sejauh itu harus dijaring melalui konvensi seperti dilakukan Golkar.

"Golkar membuat konvensi di saat akan hancur, dan akhirnya mendapat respon positif dengan konvensi capres. Nah, parpol berbasis agama ini juga diambang kehancuran, maka dengan konvensi capres, membangun koalisi permanen sampai penusunan kabinet, diharapkan akan bersatu dan kuat," tegas Lukman.

Sementara Teguh Santosa mengingatkan agar memilih capres tidak saja karena popularitas. Apalagi, popularitas di lembaga survei selama ini belum menjelaskan siapa sebenarnya di A, si B, dan si C yang namanya terus populer sebagai capres tersebut. Media juga harus menjelaskan track record-rekam jejaknya kepada rakyat tentang siapa, dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh capres. "Jangan sampai popularitas mengalahkan kompetensi," katanya.

Untuk menjadi negara berdaulat menurut Teguh, sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu dibantu oleh Menteri Perekonomian Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, Indoensia sudah mulai menata kedaulatan ekonomi bangsa ini termasuk nasioanlisasi Migas.

"Tapi, sayang umur pemerintahan Gus Dur tersebut kurang dari dua tahun, dan akhirnya secara politik dijatuhkan oleh DPR pada 23 Juli 2001. Dan, ke depan saya optimis masih banyak kader bangsa ini yang mampu memimin negara ini berdaulat, dan jauh dari neoliberalisme," pungkas Teguh.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025