BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar mendorong pertumbuhan ekonomi biru melalui pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari).

Program ini menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hingga akhir 2024, sebanyak 108 kawasan desa pesisir telah mendapatkan bantuan sarana wisata bahari guna mendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020, pengelolaan Desa Wisata Bahari menjadi lebih terstruktur. "Konsep ini mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, konservasi lingkungan, serta penguatan sektor kewirausahaan di bidang pariwisata," katanya, demikian dikutip laman KKP, Sabtu (8/2/2025).

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga mencakup pemberian fasilitas fisik untuk mendukung operasional desa wisata. Berbagai bantuan telah disalurkan, seperti perahu wisata, alat snorkeling, kios kuliner, hingga peralatan selam. Selain itu, pelatihan pengelolaan usaha juga diberikan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Sejak diluncurkan pada 2020, program Dewi Bahari telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Hingga 2024, sebanyak 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tujuh desa tambahan yang akan segera bergabung tahun ini. Beberapa desa bahkan telah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengembangkan usaha lokal seperti kuliner khas, kerajinan tangan, dan layanan homestay.

Dukungan Berkelanjutan untuk Wisata Bahari

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, KKP secara rutin mengadakan pelatihan pengelolaan wisata bahari baik secara daring maupun luring. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, hingga sertifikasi pemandu wisata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing desa wisata bahari di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan Desa Wisata Bahari juga mendukung program ekonomi biru yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Program ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta konservasi ekosistem laut untuk generasi mendatang. Dengan langkah strategis ini, diharapkan sektor pariwisata bahari Indonesia semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Editor: Gokli