Menakertrans Sebut Kepri Belum Tetapkan UMP 2013

Menakertrans Sebut Kepri Belum Tetapkan UMP 2013

Oleh : si

Senin | 05-11-2012 | 08:28 WIB

Menaketrans Muhaimin Iskandar

JAKARTA, batamtoday - Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga saat ini belum menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2013.

Adapun provinsi yang tercatat menetapkan besar upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2013 yang akan datang yaitu Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

"Kita minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP. Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers, di Jakarta, Minggu (4/11/2012)

Menakertrans meminta para Gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, untuk UMP tahun 2013 Provinsi Papua menetapkan besaran Rp1.710.000, Bengkulu sebesar Rp1.200.000, Bangka Belitung Rp1.265.000, Sumatera Utara Rp1.305.000, Kalimantan Selatan Rp1.337.500 dan Kalimantan Barat Rp1.060.000.

Muhaimin mengatakan penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu namun diharapkan agar penetapan UMP dilakukan segera agar dapat segera berlaku dan dipatuhi semua pihak terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.

"Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu," kata Muhaimin

Berdasarkan Kepmen No.226/Men/2000 maka UMP ditetapkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 60 hari sebelum masa berlakunya upah minimum provinsi.

Sedangkan UM kabupaten/kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum masa berlakunya upah minimum kabupaten/kota yaitu pada 1 Januari tahun depan.

TERKINI
POPULER

Hankook Tire Luncurkan Smart City AU06, Ban Elektrik Khusus Untuk Armada Bus Listrik TransJakarta

Legenda Barcelona, Andres Iniesta Segera Umumkan Pensiun dari Pemain Sepak Bola

Setwan Gelar Gladi Bersih Pelantikan Pimpinan DPRD Karimun

Sebanyak 178 Perwira Kodam Brawijaya Naik Pangkat

Krisis Polulasi, Kematian di Singapura Diprediksi Lebih Banyak daripada Kelahiran

Sekda Tanjungpinang Ajak Masyarakat Maknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai Momentum Persatuan Jelang Pilkada

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam