BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta agar kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat maritim Malaysia diusut secara tuntas dan transparan. Penembakan tersebut menyebabkan satu WNI meninggal dunia, sedangkan empat lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Persoalan ini harus diusut sampai selesai, tidak ada yang ditutup-tutupi dan jangan sampai menjadi preseden buruk," ujar Dave Laksono, Senin (27/1/2025).

Dave menyayangkan tindakan aparat Malaysia yang menggunakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Ia meminta keterbukaan dari pihak Malaysia terkait alasan di balik tindakan tersebut.

"Kita amat menyesalkan kejadian ini. Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia dan juga dari pemerintah Indonesia, baik dari Kementerian Luar Negeri, P2MI, Bakamla, Angkatan Laut, maupun kepolisian," tambahnya terkait kasus penemakan WNI oleh Malaysia.

Dave menilai insiden ini mencederai hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengusutan yang adil dan terbuka untuk menjaga hubungan diplomatik kedua negara.

"Kasus ini menodai hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Jika ada pelanggaran hukum yang memaksa aparat Malaysia menggunakan kekerasan, harus ada kejelasan situasi yang menyebabkan eskalasi hingga terjadi penembakan," tegasnya.

Dave meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas dalam menangani kasus ini, baik melalui jalur diplomasi maupun hukum. Ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi WNI yang bekerja di luar negeri.

"Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi WNI di luar negeri dan memastikan insiden seperti ini tidak terulang," pungkasnya terkait kasus penemakan WNI oleh Malaysia.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung dan mendorong segera dibentuknya tim khusus DPR mengawasi dan mengawal penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh APMM atau Coast Guard Malaysia.

Menurut Amelia, tim khusus untuk memastikan pengusutan kasus penembakan ini dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pemerintah Indonesia dan korban.

"Pembentukan tim khusus ini harus segera dilaksanakan agar penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan secara transparan serta jangan sampai merugikan pemerintah Indonesia termasuk WNI yang menjadi korban pada insiden penembakan tersebut," ujar Amelia.

Menurut Amelia, tim khusus tersebut juga merupakan perwujudan salah satu fungsi dari DPR, yakni pengawasan terhadap kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang tewas dan empat lain luka-luka.

Dia menegaskan kasus ini bukan masalah sepele karena diduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh aparat Malaysia dan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian.

"Kehadiran tim khusus tersebut setidaknya secara politik merupakan bentuk dukungan legislatif kepada pemerintah dalam menyelesaikan insiden ini," tandas Amelia.

Dia juga memastikan Komisi I DPR sangat mengecam peristiwa penembakan WNI tersebut. Pasalnya, masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

"Kami mendorong Kemenlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap dia.

Dia juga mendorong pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi.

Menurut dia, transparansi Malaysia bisa memastikan insiden penembakan ini tidak mengganggu hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin baik selama ini.

"Insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan," imbuh dia.

Selain itu, kata Amelia, insiden penembakan WNI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Editor: Surya