BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 yang digelar di Jakarta, Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP).

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Menlu Sugiono menyoroti pentingnya respons Indonesia terhadap kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional yang dinilai tidak adil, khususnya terkait komoditas unggulan Tanah Air. "Diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan memperjuangkan arsitektur perekonomian dunia yang lebih adil, di mana suara dan kepentingan negara berkembang terwakili," tegasnya, Kamis (9/1/2025), demikia dikutip laman Kemlu.

Pembentukan Ditjen HEKSP disebut sebagai langkah inovatif dalam strategi diplomasi Indonesia. Unit ini diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan luar negeri dan perangkat diplomasi ekonomi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.

"Melalui Ditjen baru ini, kami mengharapkan sinkronisasi diplomasi ekonomi yang selaras dengan visi pembangunan nasional," ujar Menlu Sugiono.

Selain memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, Ditjen HEKSP juga akan mengelola bantuan pembangunan sebagai bagian dari pendekatan smart power Indonesia. Bantuan ini mencakup pemberian beasiswa, peningkatan kapasitas (capacity building), dan dukungan pembangunan untuk negara-negara Global South seperti di Afrika, Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan Amerika Latin.

PPTM 2025 menjadi momen penting bagi Sugiono, yang baru dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Oktober lalu. Acara ini dihadiri oleh hampir 300 peserta, termasuk media, mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, serta para Duta Besar negara sahabat.

Melalui pembentukan Ditjen HEKSP, Indonesia mempertegas perannya di kancah global sebagai mitra pembangunan dan pembela kepentingan negara berkembang. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memajukan diplomasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Editor: Gokli