TKI on Sale

JAKARTA, batamtoday - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengancam akan mengubah moratorium TKI menjadi kebijakan penghentian TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) secara permanen ke Malaysia

Hal itu dikatakan Jumhur menanggapi penyebarluasan promosi ataupun iklan untuk menggunakan jasa TKI PLRT di Malaysia.

Jumhur meminta agar pemerintah Malaysia melarang adanya iklan berupa selebaran bertajuk “Indonesia Maids Now on SALE” di jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia tersebut karena merupakan perbuatan tidak beradab yang tidak selayaknya terjadi.

Adapun bunyi petikan iklan itu sebagai berikut, "Indonesian Maids now on SALE. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett!”

Menurut Jumhur, promosi atau iklan yang menawarkan TKI PLRT itu tidak pantas dilakukan oleh pihak mana pun di Malaysia.

"Bila tidak ada tindakan tegas dari pemeritah Malaysia terhadap iklan itu, maka tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen ke Malaysia," kata Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin (29/10/2012).

Ia juga mengatakan, iklan tersebut mengundang reaksi keras dan dapat mengganggu langkah perbaikan pelayanan penempatan TKI dari kedua pihak, yang hingga saat ini terus diupayakan.

Selain itu, Jumhur menilai, iklan tersebut sebagai tindakan tidak terpuji dalam memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat.

"TKI itu tidak identik dengan barang yang sekadar mendahulukan kebutuhan pasar, mengingat terdapat aspek lain yang sangat penting untuk diwujudkan yaitu pelayanan perlindungan oleh pengguna maupun pemerintah di negara tujuan," ujarnya.

Jumhur mengaku, akan segera menyurati Perwakilan RI di Malaysia agar melakukan protes dalam bentuk keberatan diplomatik.

Di sisi lainnya, Jumhur menegaskan pemerintah baik pusat dan daerah kini sedang menata ke arah penghentian penempatan TKI yang berstatus PLRT.

Namun demikian, upaya itu harus diiringi dengan menitikberatkan pembangunan potensi ekonomi daerah, sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.