TKI on Sale

JAKARTA, batamtoday - Komisi IX DPR mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menghentikan iklan 'TKI on SALE'.

"Sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab terhadap iklan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/10/2012).

Nova menilai iklan 'TKI on SALE' merupakan justifikasi bentuk perbudakan baru, di mana TKW diperdagangkan seperti barang. "Apapun modus oknum pembuat iklan tersebut, maka oknum telah menginjak bom waktu, yaitu menghina harga diri bangsa Indonesia," tegas dia.

"Iklan tersebut merupakan pelecehan terhadap negara Republik Indonesia. Terlebih hingga saat ini moratorium pengiriman TKI ke Malaysia belum dicabut."

Untuk mengatasi hal tersebut, di masa sidang DPR berikutnya Komisi IX akan melakukan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

"Saya berharap RUU PPILN dapat memperbaiki secara signifikan persoalan yang terdapat di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang akan digantikannya," ungkap Politisi Demokrat ini.

Pansus RUU PPILN akan mengkritisi beberapa hal di antaranya adalah seluruh proses perekrutan, training, penempatan, serta pemulangan TKI hingga diserahkan kepada pihak swasta.

"Ke depan pemerintah harus mengambil alih peran tersebut. Selain itu juga harus diperketat syarat mengenai negara penempatan, di mana negara tersebut harus memiliki MoU dengan pemerintah Indonesia," tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka dari PDIP menilai iklan "Indonesian Maids on Sale"  itu kembali menggores harga diri Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Rieke yang bertugas di komisi membidangi masalah ketenagakerjaan, termasuk masalah pekerja imigran Indonesia, itu pun lantas mengambil langkah mengirim surat protes terbuka kepada pemerintah Malaysia.

"Surat ini saya layangkan sebagai respon terhadap selebaran “Indonesia Maids Now on Sale". Menurut jaringan saya di Kuala Lumpur, selebaran tersebut ditempel disejumlah tempat dan ruang public di Kuala Lumpur," kata Rieke. 

Rieke menjelaskan, bunyi petikan iklan tersebut yakni, "Indonesian Maids now on Sale. Fast and Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett!".

"Sebagai wakil rakyat, saya sampaikan keberatan atas hadirnya iklan tersebut karena dapat dinilai sebagai sebuah bentuk "merendahkan", seperti memosisikan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja domestik sebagai komoditi dagang, tidak sebagai manusia," ungkap Rieke.

Politisi PDI Perjuangan itu yakin pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik untuk menjaga hubungan kedua negara. Rieke percaya pemerintah Malaysia tidak memiliki pemikiran memosisikan Indonesia lebih rendah hanya karena mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia.

Dia juga mengaku, pemerintah Malaysia sangat memahami bahwa rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja domestik menerima uang dari majikan yang berwarga negara Malaysia, dalam posisi sebagai upah atas kerja yang dilakukan, bukan hasil mengemis.

"Dengan rasa hormat saya terhadap rakyat dan pemerintah Malaysia, saya meminta iklan tersebut dihentikan. Pemerintah Malaysia diharapkan segera menegur pihak agen yang melakukan promosi yang tidak pada tempatnya tersebut. Sebagai bangsa serumpun, saya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi," kata Rieke.

Di masa yang akan datang, Rieke yakin hubungan RI-Malaysia akan berada pada koridor saling menghargai, menghormati dan tentu saja hal yang paling utama: penghargaan terhadap hak azasi manusia rakyat kedua negara dan upaya bersama untuk menegakkannya.