SPKS Desak Pabrik Pasok Sawit Petani Mandiri

SPKS Desak Pabrik Pasok Sawit Petani Mandiri

Oleh : yp

Selasa | 16-10-2012 | 11:14 WIB

BATAM, batamtoday - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pabrik perusahaan inti agar menampung buah sawit mandiri yang dihasilkan oleh petani sehingga para petani tidak menjualnya ke tengkulak.

Siaran pers yang diterbitkan SPKS, Selasa (16/10/2012), menyebutkan, tandan sawit milik petani mandiri tidak pernah diterima oleh pabrik milik perusahaan inti sehingga petani terpaksa menjual ke tengkulak.

Walaupun rugi, petani terpaksa menjual ke tengkulak walaupun dibeli dengan harga murah di bawah hasil penetapan tim penentuan harga di tingkat Provinsi. Jika tidak dijual ke Tengkulak maka sawit petani akan busuk dalam kebun.

Situasi ini terjadi di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, Buah sawit mandiri tidak diterima oleh perusahaan inti.

"Sementara itu, pemerintah pusat maupun daerah tidak mampu menyelesaikan kondisi ini. Petani mandiri juga tidak pernah diurus oleh pemerintah dalam hal teknis budidaya sawit. Pemerinah lebih cendrung menyerahkan perusahaan mengurus petani dengan skema kemitraan," kata Mansuetus Darto, Koordinator Nasional SPKS.

Luas Perkebunan mandiri di Indonesia seluas 1,4 juta ha dan lebih luas dari petani yang terlibat dalam skema kemitraan.

Sistem budidaya petani mandiri menurutnya sudah cukup baik dengan produksi setara dengan petani plasma 14 ton/ha/tahun sehingga seharusnya hal ini dapat diapresiasi oleh pabrik dan pemerintah.

Perusahaan yang menolak sawit petani mandiri berlaku juga di pabrik yang terlibat dalam forum sawit lestari yaitu RSPO (Round Table On Sustainable Palm Oil).

Perusahaan yang terlibat dalam forum ini menerapkan sistem sawit lestari berdasakan prinsip-prinsip usaha berkelanjutan.

"Petani mandiri justru lebih menerapkan prinsip usaha sawit lestari yang menghormati asas keberlanjutan. Sangat disayangkan, perusahaan yang tergabung dalam RSPO tersebut menolak sawit petani mandiri. Seharusnya mereka dapat menerima sawit petani mandiri karena menerapkan prinsip berkelanjutan," papar M Darto.

Karena itu SPKS juga mendesak agar pemerintah dapat menyusun regulasi baru terkait sawit petani mandiri sehingga pabrik dapat membeli tandan sawit petani mandiri.

RSPO juga diminta untuk memperbarui prinsip dan kriterianya dengan mewajibkan anggotanya dapat menerima sawit petani mandiri yang menghormati asas perkebunan berkelanjutan.

TERKINI
POPULER

Dorong Pemerataan, Pemerintah Alokasikan Transfer ke Daerah Hampir Rp 1.000 Triliun

Garuda Indonesia Masuk dalam 25 Perusahaan Terbesar Fortune 100

Sah Jadi Pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes Siap Dimainkan di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Pasangan ASLI Janjikan Ketersediaan Air Bersih Hingga Insentif RT/RW

Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Jokowi Teken Pembentukan Badan Gizi Nasional

Dapat Remisi 4,9 Tahun, Jessica 'Kopi Sianida' Bebas Bersyarat Hari Ini

Pembatalan Pembagian Seragam Sekolah Gratis di Tanjungpinang Picu Kekecewaan Warga

Lagi, Seorang Pria Akhiri Hidup di Jembatan 1 Barelang

Teknisi Tewas Usai Terjatuh saat Perbaiki Tower di Tanjung Uban Utara

Mobil Terbalik, Belasan Pekerja Proyek di Kawasan Wisata Lagoi Dilarikan ke Rumah Sakit

Pawai Pembangunan HUT RI ke-79 Pukau Pengunjung, Sejumlah Kendaraan Hias dan 8 Ribu Peserta Ikut Ambil Bagian

Polda Kepri Dalami Keterlibatan Kasat Narkoba Polresta Barelang Terkait Penggelapan Barang Bukti Sabu

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi Terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan di DPR

Peringati HUT ke-79 Republik Indonesia, Manajemen dan Karyawan XL Axiata Berbagi di SLB Garut

Program Bulog Siaga Merdeka, Amankan Harga Pangan di Tanjungpinang