BATAMTODAY.COM, Karimun - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) melaksanakan kegiatan business matching kepada sekitar 100 orang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Kabupaten Karimun, Selasa (14/5/2024).

Dengan mengusung tema 'Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Industri Keuangan Non Bank dan Bank', kegiatan ini merupakan salah satu program kegiatan Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Kepri yaitu program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Karimun. Selain dihadiri oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kegiatan ini juga di hadiri oleh Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Karimun, H Ramli; Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, serta beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dalam sambutannya, H Ramli, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Tim OJK Kepri, Tim Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Karimun, PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Karimun serta BPR Tuah Karimun.

"Kami berharap dengan kegiatan business matching ini dapat mempermudah akses para pelaku UMKM dalam menggunakan produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan keuangan," ucap Ramli.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) dan Layanan Manajemen Strategis (LMS) Muhammad Lutfi, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun beserta jajarannya atas kerja sama dan sambutan yang telah berkenan menerima kedatangan Tim Kantor OJK Kepri, Tim Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Karimun, PT Pegadaian Kantor Cabang Karimun dan BPR Tuah Karimun untuk melakukan business matching kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Karimun.

"Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 61,07 persen atau senilai Rp 8,573 triliun," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2024).

Selain itu, Lutfi melanjutkan, berkontribusi terhadap PDB, UMKM juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat, UMKM menyerap 119,6 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Namun, di sisi lain, masih banyak UMKM yang belum tersentuh akses pembiayaan/permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan formal seperti Perbankan dan Non Bank.

Berdasarkan survei dari perusahaan jasa konsultan internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada tahun 2019 menyebutkan, 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Sehingga sebagian besar UMKM didanai oleh modal sendiri.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan UMKM sulit untuk mendapat akses permodalan melalui lembaga jasa keuangan formal.

Pertama, sebagian besar UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai sehingga Perbankan sulit untuk menilai kelayakan usaha.

Kedua, UMKM tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan jaminan pada lembaga jasa keuangan formal. Ketiga, kurangnya literasi keuangan masyarakat/UMKM khususnya terhadap produk pembiayaan. Keempat, Lembaga Jasa Keuangan formal tidak memiliki akses data UMKM sehingga sulit untuk menjangkau UMKM.

"Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan akses UMKM terhadap produk keuangan khusunya permodalan/pembiayaan, pada pagi hari ini kami bermaksud untuk mempertemukan Bank dan PT Pegadaian (Persero) selaku Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk pembiayaan dengan UMKM yang membutuhkan akses permodalan untuk pengembangan usaha," ungkapnya.

Beberapa alternatif pembiayaan baik dari perbankan maupun PT Pegadaian (Persero) yang dikhususkan antara lain:

Pemerintah Pusat saat ini telah membentuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan produktifitas UMKM melalui akses permodalan;

KUR merupakan kredit yang diperuntukkan kepada UMKM yang telah menjalankan usahanya minimal 6 (enam) bulan yang dapat diperoleh melalui Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan suku bunga yang sangat rendah yaitu 6 persen per tahun;

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah dan Pemerintah Kabupaten Karimun bekerja sama dengan BPR Tuah Karimun juga telah membentuk program kredit subsidi bunga khusus untuk pelaku usaha di Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dengan suku bunga 0 persen;

Sementara dari PT Pegadaian (Persero) juga memiliki program khusus pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMi (Ultra Mikro).

Bertindak sebagai narasumber yaitu Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) dan Layanan Manajemen Strategis (LMS) Roy Aditia Perangin Angin yang menyampaikan materi Pengenalan Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM dan Pinjaman Online. Narasumber lainnya, Pemimpin Seksi Bisnis BRK Syariah Kantor Cabang Karimun Tanjung Batu, Zulkifli yang menyampaikan materi KUR Syariah dan Pembiyaan Subsidi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara Kepala Bagian Kredit BPR Tuah Karimun, Febrian Lailatul Fitri, menyampaikan materi KURDA Karimun serta perwakilan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Karimun yang menyampaikan materi KUR Syariah dan Tabungan Emas.

Editor: Gokli