BATAMTODAY.COM, Jakarta - United Nation Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyusun Readiness Assessment Methodology (RAM).

Dokumen itu menjadi acuan bagi negara anggota PBB dalam penerapan Panduan Etika Artificial Intelligence (AI) untuk menghindari penyalahgunaan teknologi AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengusulkan agar Indonesia menjadi tempat penerapan RAM di Indonesia saat bertemu dengan Asisten Direktur Jenderal untuk Sosial dan Kemanusiaan UNESCO, Gabriela Ramos.

"Kita membahas banyak isu antara lain bagaimana menerapkan RAM di Indonesia. Gabriela Ramos memberikan beberapa petunjuk RAM bisa kita lakukan dengan satu komitmen politik dari pemerintah bahwa pelaksanaan RAM ini bisa berlangsung dengan melibatkan banyak stakeholders," tuturnya, usai pertemuan bilateral di Brdo Congress Centre, Kranj, Slovenia, Selasa (06/02/2024), demikian dikutip laman Kominfo.

Wamen Nezar Patria menyatakan Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi guna melihat kesiapan sektor terkait agar Indonesia dapat melaksanakan RAM Etika AI yang direncanakan oleh UNESCO. "Karena UNESCO juga memberikan apresiasi buat Indonesia setelah melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat potensial dalam pengembangan AI dan potensial memimpin perkembangan di kawasan," ujarnya.

Menurut Wamenkominfo RAM memiliki arti penting ini sebagai penerapan pedoman agar menghindari terjadinya penyalahgunaan teknologi AI. "Kita memberikan komitmen bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan UNESCO untuk melaksanakan RAM. Nantinya follow up akan dilangsungkan antara Kementerian Kominfo dengan kantor UNESCO di Jakarta," jelasnya.

Untuk dapat melaksanakan RAM Etika AI di Indonesia, Wamen Nezar Patria menyatakan akan mengambil pengalaman dari sekitar 50 negara yang telah melakukan hal serupa. "Hal ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Kita harapkan sebelum Oktober 2024 kita sudah bisa menyelesaikan RAM. Karena RAM ini mencakup beberapa sektor seperti ekonomi, hukum, teknologi, pendidikan, sosial termasuk juga budaya. Nanti semuanya akan menjadi dokumen buat UNESCO yang bisa diterapkan dalam pengembangan AI di berbagai sektor," tuturnya.

Editor: Gokli