BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 kepada para Kepala OPD Pemprov Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (2/1/2024).

Pada kesempatan itu dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kinerja para Kepala OPD. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Adapun besaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4,34 triliun yang terdiri dari komponen Pendapatan sebesar Rp 4,21 triliun, Belanja sebesar Rp 4,34 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp 92,05 miliar.

Gubernur Ansar mengatakan, di dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, terdapat tiga sukses yakni sukses pada perencanaan, sukses pada pelaksanaan, dan sukses pada pengawasan. "Yang pertama sukses di bidang perencanaan, tentu pembangunan ini harus ada cantolannya, yakni arah RPJMD Kepri. Kemudian sesuatu yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik pasti hasilnya kurang baik," kata Gubernur Ansar, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.

Oleh karena itu, Gubernur Ansar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Sekda, TAPD, pimpinan OPD dan DPRD Kepri. "Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, tahapan perencanaan satu semi satu sudah diselesaikan dan hari ini DPA-nya dapat diserahkan," ungkapnya.

Kemudian sukses yang kedua adalah sukses pelaksanaan. Menurut Gubernur Ansar ini juga bagian yang penting karena perencanaan yang baik akan menghasilkan output dan outcome yang baik jika pelaksanaannya baik, tepat waktu, dan kualitas yang sudah ditetapkan.

"Saya berharap kepada teman-teman semua, dari hasil evaluasi kita kadang kala beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan banyak disebabkan kelalaian. Sehingga banyak pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu tapi tertunda sampai melewati akhir tahun anggaran," ujar Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar melanjutkan sukses yang ketiga adalah di bidang pengawasan. Menurutnya pengawasan itu harus dilakukan sejak awal, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pasca pekerjaan dilaksanakan.

"Penting agar semua kaidah-kaidah pekerjaan bisa dipenuhi bersama. Kadangkala kita hanya fokus pada persoalan teknis namun urusan-urusan melengkapi administrasi terabaikan. Padahal sampai saat ini dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh internal ataupun eksternal auditor tetap menggunakan paper based," tegasnya.

Sementara itu Sekdaprov Kepri Adi Prihantara melaporkan, rincian dari masing-masing komponen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri dari Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,79 triliun yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 1,54 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 18,65 miliar, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 26,50 miliar.

"Kemudian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp200,89 miliar, Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah sebesar Rp2,42 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sejumlah Rp 1,32 miliar," paparnya.

Selanjutnya Sekda Adi memaparkan, sektor Belanja dengan total sebesar Rp 4,34 triliun yang kebijakannya dijabarkan kedalam bentuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sesuai Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Di mana besaran masing-masing belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 3,25 triliun, Belanja Modal sebesar Rp342,53 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 730,87 miliar," tutur Sekda Adi.

Sekda Adi pun melaporkan sektor Pembiayaan sebesar Rp220,63 miliar dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 komponen pembiayaan tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Adapun besaran masing-masing pagu anggaran dari setiap OPD diantaranya Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,08 triliun, Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSKJK Engku Haji Daud) Rp 379,33 miliar, Dinas PUPP Rp 166,10 miliar, Dinas Perkim Rp 268,73 miliar, Dishub Rp 48,49 miliar; DLHK Rp 34,50 miliar, dan Dinas PMD Dukcapil Rp 43,24 miliar.

Kemudian DP3AP2KB sebesar Rp 25,59 miliar, Dinas Sosial Rp 29,72 miliar, Disnakertrans Rp 28,97 miliar, Dinas Koperasi UKM Rp 22,51 miliar, DPMPTSP Rp 14,89 miliar, Dinas Kebudayaan Rp 23,30 miliar, Dispora Rp 46,70 miliar, Dinas KP2KH Rp 43,40 miliar, Diskominfo Rp 39,35 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 20,15 miliar, serta Dinas ESDM sebesar Rp 37,11 miliar.

Lalu Dinas Pariwisata sebesar Rp 27,83 miliar, DKP Rp 73,29 miliar, Disperindag Rp 25,21 miliar, Barenlitbang Rp 35,34 miliar, Bapenda Rp 128,60 miliar, BKAD Rp 826,45 miliar, Bakesbangpol Rp 182,98 miliar, BPBD Rp 11,80 miliar, BKD dan Korpri Rp 16,55 miliar, Sekretariat Daerah Rp 394,12 miliar, Sekretariat DPRD Rp 156,82 miliar, Inspektorat Daerah Rp 43,10 miliar, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Rp 24,61 miliar, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp 8,89 miliar, BPSDM Rp 14,92 miliar, dan Badan Penghubung Daerah Rp 18,55 miliar.

Editor: Gokli