Anggaran Pelatihan dan Sertifikasi di Disnaker Batam Capai Rp 15 Miliar, Mustofa: Hasilnya Minim

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggaran pelatihan dan sertifikasi yang dikelola Disnaker sebesar Rp 15 miliar di tahun 2023 ini, menuai sorotan dari Anggota DPRD Batam, Mohamad Mustofa.

Mostofa menilai anggaran yang cukup besar itu tak menghasilkan perbaikan pada kualitas para pekerja di Kota Batam. Sebab, rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah masih terus terjadi, dengan dalih perusahaan butuh pekerja yang mempunyai skill mampuni.

"Kalau anggaran itu benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerja di Batam, tak mungkin perusahaan-perusahaan besar rekrut pekerja dari luar daerah. Itu anggaran tidak sedikit dan hasil yang sangat minim. Ini kenyataan di lapangan. Perusahaan masih melakukan SP-Akad atau perjanjian kerja dengan daerah lain," kata Anggota Komisi IV DPRD Batam itu, belum lama ini.

Legislator yang membidangi bidang ketenagakerjaan ini, menjelaskan, sistem dan regulasi merupakan salah satu yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal Batam. Menurutnya, di Disnaker Kota Batam, pelatihan dan penempatan itu berbada pada dua bidang dalam struktur organisasi Disnaker.

"Kalau di provinsi, pelatihan dan penempatan itu satu bidang, nah kalau di Batam itu jadi dua bidang. Ini harus ada singkronisasi. Di sini kami melihat ada kelemahan di situ," ungkapnya.

Dipaparkannya, untuk memastikan hal itu, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi kepada Bidang Pelatihan dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Kota Batam.

Ia mencontohkan, ada perusahaan yang meminta tenaga kerja yang sudah melalui pelatihan 4G dan memprioritaskan yang 5G, sementara pelatihan pekerja lokal baru mampu di kelas 4G. Otomatis setelah lulus, sertifikasi yang didapatkan tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang butuh 5G, dan perusahaan tidak menerima, itu artinya sebuah pelatihan yang sia-sia. Menurutnya, biaya 4G dan 5G itu tidak murah, untuk anggaran Rp 200 juta, paling untuk berpa orang saja.

"Saat pertemuan, kami juga menanyakan, bagaimana mana menentukan pelatihan itu? Mereka bilang masukan dari perusahaan. Kalau penempatan itu lebih kongkrit, dia membawahi BKK dan pelatihan SMK, lalu bidang penempatan menanyakan kepada perusahaan atau konsorsium apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu," jelasnya.

"Sekali lagi saya samapaikan, hasil dari pelatihan yang digelar oleh Disnaker hampir tidak tepat sasaran. Buktinya angka pengangguran kita masih sulit untuk ditekan," sambungnya.

Masih mengenai anggaran, Mustofa melanjutkan, satu tahun sebelum dianggarkan atau pada bulan Agustus hingga Oktober (tahun penggaran) pihak Disnaker sudah menyerahkan pelatihan apa saja yang akan dilakukan. "Jadi sebelum Agustus mereka sudah menyerahkan apa yang mereka perlukan, dan itu akan diselaraskan dengan pokok pikiran (Pokir) Anggota dewan. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sesuai kemauan," katanya.

Untuk itu, Mustofa yang juga sebagai Ketua Bapemperda ini, menggodok permasalahan tersebut agar mendapatkan kekuatan dari segi aturan, yakni memasukkan permasalahan penerimaan tenaga kerja lokal ini harus menjadi prioritas perusahaan yang ada di Batam.

Bahkan pembahasan Ranperda tentang tenaga kerja sudah selesai dibahas. Pembahasan final tersebut, turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri di Ruang Serbaguna DPRD Batam, Senin (11/12/2023). "Sudah final dibahas. Nanti tanggal 20 Desember 2023 diparipurnakan. Ada 14 Bab dan 43 Pasal Ranperda nanti yang akan disahkan jadi Perda," ungkap Ketua Bapemperda DPRD Batam itu.

Editor: Gokli

---