Nota Keuangan APBDP Kepri 2012 Dianggap Tidak Bermasalah

Nota Keuangan APBDP Kepri 2012 Dianggap Tidak Bermasalah

Oleh : chr/ypn

Jum'at | 21-09-2012 | 17:56 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Suhajar Diantoro menilai nota Keuangan yang disampaikan pemprov sudah sinkron dan sesuai dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman pembahasan APBD dan APBD-P.

Hal itu dikatakannya dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda mendengar jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan APBD-P di Gedung DPRD Kepri, Jumaat, (21/9/2012)

"Dari adanya kenaikan realisasi pajak dari yang ditargetkan, serta penambahaan dana perimbangan, maka total APBD-P Provinsi Kepri tahun ini sebesar Rp2,184 triliun lebih," kata Suhajar.

Sementara itu, menanggapi pandangan fraksi terhadap jumlah PNS dan PTT serta penggajianya, dia mengatakan, dari Rp94 miliar dana yang dialokasikan di APBD-P, akan digunakan untuk gaji 2.180 orang PNS dan PTT berjumlah 1.101 orang.

"Sebelumnya, alokasi anggaran untuk pengajian pegawai dialokasikan masing-masing SKPD, tetapi pada 2012 dialihkan di BKKAD atas data yang dibuat oleh BKD Kepri. Dimana pada 2012 dana gaji PNS dan PTT dialokasikan Rp123 miliar pada APBD 2012. Dalam tahun berjalan, ternyata penganggaran dana gaji tersebut belum mencukupi sehingga kembali dianggarkan sebesar Rp93 Miliaar di APBD-P," paparnya.

Penganggaran ini juga dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 dan dituangkan dalan Peraturan Perbendaharan Negara yang mengisyaratkan adanya tunjangan beras dan tunjangan lainya bagi PNS.

Sementara mengenai SILPA lebih penggunaan anggaran sebagaimana yang disampaikan Fraksi Demokrat, dia menyatakan pemprov sepakat bahwa APBD-P diajukan dan dibahas sesuai dengan aturan atas adanya penambahaan kegiatan yang dibarengi dengan peningkatan realisasi pendapatan.

"Selain itu mengenai sorotan fraksi terhadap kinerja SKPD dalam hal penyerapan anggaran, ke depan akan menjadi perhatian serius pemerintah. Demikian juga realisasi perpindahan kantor pemerintahaan ke Dompak akan menjadi skala prioritas bagai pemerintah yang akan diwujudkan pada September 2012 ini," jelasnya.

Dengan adanya jawaban tersebut, selanjutnya DPRD akan kembali melakukan pembahasan ditingkat Banggar Untuk mempercepat pelaksanaan pengesahan anggaran.

TERKINI
POPULER

Ketua DPD RI Bangga Melihat Kemajuan Alutsista TNI

Rahma Kampanye Door to Door di Pulau Penyengat, Serap Aspirasi dan Janji Lanjutkan Program Pro-Rakyat

Amsakar-Li Claudia Janjikan Seragam Sekolah Gratis, Ringankan Beban Orang Tua

BMKG Prakirakan Cuaca Mayoritas Kota di Indonesia Berawan-Hujan Hari Ini

Peparnas XVII Direncanakan Dibuka Presiden Jokowi Minggu Sore di Solo

Seorang Kakek Ditemukan Meninggal Dunia di Kamarnya, 4 Hari Baru Diketahui Tetangga

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

HUT TNI ke-79, Kapolsek Tanjungpinang Kota Beri Kejutan Kue Ultah ke Koramil 01

Simulasi Penanganan Kebakaran di Rutan Tanjungpinang, Wujud Kesiapsiagaan Bersama